Advertisement
Kedua Cawapres Dianggap Tak Memahami Kasus Diskriminasi Pekerja Perempuan
Cawapres Sandiaga Uno dan Cawapres Ma'ruf Amin mengambil nomor urut tahap pertama di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). - Suara.com/Muhaimin A Untung
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Indry Oktaviani menilai dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak memahami dan menganggap sepi diskriminasi yang dialami pekerja perempuan.
"Yang disampaikan dalam debat sangat terkesan hanya jargon, tetapi belum menyasar persoalan mendasar pekerja perempuan," kata Indry Rabu (20/3/2019).
Advertisement
Indry mengatakan berbicara tentang generasi 4.0, kedua pasangan calon seharusnya juga membicarakan kesiapan pekerja perempuan. Apalagi ada jenis-jenis pekerjaan yang hilang akibat perkembangan teknologi, yang biasanya diisi oleh pekerja perempuan. "Teller, customer service, akuntan, sales adalah pekerjaan yang banyak dilakoni pekerja perempuan," ujarnya.
Selain itu, Indry menilai pekerjaan di bidang sains dan teknologi hingga saat ini masih dikuasai oleh pekerja laki-laki. Sangat sedikit perempuan yang menguasai bidang tersebut karena dianggap terlalu rumit.
Karena itu, Indry mempertanyakan strategi kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden meningkatkan kapasitas perempuan di bidang sains dan teknologi dan menggantikan jenis-jenis pekerjaan yang hilang tersebut.
"Kami rasa tidak ada strategi yang cukup jelas, termasuk pelibatan aktif perempuan dalam perencanaan pembangunan di bidang teknologi," katanya.
Debat putaran ketiga pada Minggu malam (17/3/2019) diikuti dua calon wakil presiden bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Pemilihan Presiden 2019 akan diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
Eksekutif Produsen Drone Ditangkap, Diduga Terbangkan UAV ke Korut
OKI Kecam Perluasan Permukiman Israel di Wilayah Palestina
Mensos: Program Makan Bergizi Gratis untuk Lansia Masih Dimatangkan
Advertisement
Jepang Batasi Power Bank di Pesawat, Maksimal Dua Per Penumpang
Risiko Digital Anak Meningkat, Pemerintah Terapkan Regulasi Baru
BGN Sebut SPPG Terima Rp500 Juta per Hari untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR Dorong Transparansi Program Makan Bergizi Gratis
Kronologi Penangkapan Koko Erwin, Penyuplai Narkoba ke Kapolres Bima
Advertisement
ASN Akan Ikuti Pelatihan Militer, Korps Marinir Siapkan Materi
Kasus TBC Malaysia 2026 Naik, Sabah Tertinggi
Xi Jinping Copot 9 Jenderal Militer dari Parlemen
Pakistan Umumkan Perang Terbuka Lawan Afghanistan
Komisi III DPR Dukung Kejagung Hentikan Kasus Guru Honorer
Advertisement
Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Bentrok Pakistan-Afghanistan Memanas, PBB Serukan Jalur Diplomasi
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- 869 Ribu PBI JKN Aktif Lagi, Mensos Ungkap Skema Reaktivasi
- YouTuber Korea Klaim Dirinya Yesus, Raup Donasi Rp587 Miliar
- Bansos PKH dan BPNT Kuartal I 2026 Cair 90 Persen, Total Rp20 Triliun
Advertisement
THR Bermasalah? Disnaker Bantul Siapkan Posko Pengaduan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PSIM Jogja Waspadai Efek Pelatih Baru PSBS di Tengah Jadwal Padat
- Skor Thailand vs Malaysia 8-0, Indonesia ke Semifinal AFF Futsal Putri
- Pengamat Dorong THR Dibayar H-14, Ini Alasannya
- Pemkab Sleman Perkuat Intervensi Kemiskinan hingga Tingkat Kapanewon
- Grab Pastikan Bonus Hari Raya Mitra Pengemudi Cair Sebelum Lebaran
- Raperda Usaha Kecil Disiapkan, DPRD DIY Perkuat Ekonomi Rakyat
- Uji Konsistensi, PSS Sleman Tantang Persela di Surajaya
Advertisement
Advertisement
