Advertisement
Berkat Kotaku, Kawasan Kumuh di Kota Madiun Berkurang
Taman lalu lintas Kota Madiun. (Madiunpos.com/Abdul Jalil)
Advertisement
hARIANJOGJA.com, MADIUN -- Titik kumuh yang berada di Kota Madiun, Jawa Timur, diklaim berkurang dalam beberapa tahun terakhir berkat adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Diperkim) Kota Madiun mencatat pada tahun 2017 terdapat enam kelurahan masuk dalam daftar lingkungan kumuh. Keenam kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tawangrejo, Kelun, Nambangan Kidul, Nambangan Lor, Pandean, dan Kejuron.
Advertisement
"Keenam kelurahan tersebut masuk dalam kawasan kumuh ringan dengan tujuh komponen penilaian," ujar Kepala Bidang Perumahan, Penataan Kawasaan Permukiman, dan Pertanahan, Disperkim Kota Madiun, Danardono, di Madiun, Kamis (14/3/2019).
Dia menjelaskan tujuh komponen penilaian tersebut antara lain komponen bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka publik.
BACA JUGA
Menurut dia, sampai akhir tahun 2018, sejak ditangani oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait (Disperkim), jumlah kawasan kumuh di enam kelurahan tersebut berkurang drastis.
Jika dilihat dari segi skor, nilai kelurahan tersebut sudah di bawah angka 19 dari tujuh komponen atau indikator penilaian yang ada.
Pihaknya berharap agar ketujuh komponen atau indikator tersebut dan komponen lainnya dapat terus dipelihara agar skor yang didapat tidak mengarah ke angka buruk.
"Dengan pemeliharaan yang baik tersebut, harapannya Kota Madiun menjadi kota yang bersih dan sejahtera bagi warganya," katanya.
Masyarakaat Kota Madiun juga dituntut untuk andil dalam menjaga kebersihan lingkungan di masing-masing tempat tinggal dan kelurahannya. Agar keindahan dan predikat bebas kumuh dapat dipertahankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- PHRI DIY Ungkap Okupansi Hotel di Jogja Turun Meski Musim Liburan
- Makam Dibongkar, Warga Dukun Magelang ternyata Korban Pembunuhan
- Rute Sawah ke Tol Jogja Solo GT Purwomartani Dihapus dari Google Maps
- Kepuasan Publik ke Trump Turun, Dipicu BBM dan Konflik Iran
- Bupati Gunungkidul Tolak Mobil Dinas Baru Rp1,5 Miliar
- Sering Dianggap Biasa Semangka Punya Dampak Tak Terduga
- Dua Perahu Kandas Beruntun di Pantai Depok Bantul Empat Selamat
Advertisement
Advertisement



