Advertisement
"Hadapi dengan Senyuman" untuk Ahmad Dhani Dilarang, BPN: Santai Bos!
Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Ahmad Dhani menghadiri sidang lanjutan ketiga di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/2/2019). - ANTARA/Didik Suhartono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Konser solidaritas Ahmad Dhani bertema Hadapi dengan Senyuman belum mendapatkan izin. Akibatnya, konser ini batal dilakukan.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta kepolisian tidak perlu panik. Anggota Direktorat Advokat BPN Habiburokhman mengatakan bahwa ekspresi seni seharusnya tidak boleh dilarang.
Advertisement
“Terlepas faktanya kita tidak tahu ya. Tapi apa yang ditakutkan konsep seni ya? Santai saja bos hari-hari gini kan kita mengisi kampanye dengan kegembiraan,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (11/3/2019).
Habib menjelaskan bahwa penyelenggara acara hanya ingin pemilu yang menjelang hampir sebulan ini berjalan dengan meriah dan senang. Di sisi lain, dia akan mengecek inti permasalahan kenapa konser Hadapi dengan Senyuman bisa tidak keluar izin dan harus ditunda.
“Memang kita tidak mau judgement sekarang bahwa itu ada pelarangan, ada cekal, dan sebagainya. Kita mau cek dulu benar-benar baru kita nyatakan sikap resmi kita,” jelasnya.
Habib yang juga bagian dari kuasa hukum Dhani mendapat kabar bahwa konser akan diatur ulang jadwalnya meski panitia acara mengklaim telah mengalami kerugian Rp400 juta. “Dan kami juga selaku sahabatnya Mas Dhani tentu ingin sekali acara tersebut bisa terselenggara,” tegas Habib.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
Advertisement
Advertisement
