Advertisement
Joko Driyono Diyakini Tidak Bermain dalam Kasus Pengaturan Skor
Joko Driyono - Antara/Wahyu Putro
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Status tersangka yang disandang oleh Plt. Ketua Umum PSSI, Joko Driyono tidak ada hubungannya dengan kasus pengaturan skor. Penalaian tersebut dilontarkan oleh Komite Hukum PSSI.
Sejak Jumat (15/2/2018), Joko Driyono yang baru saja menerima tongkat estafet kepemimpinan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dari Edy Rahmayadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Satgas Mafia Bola dari kepolisian.
Advertisement
Dikutip dari situs resmi PSSI, Sabtu (16/2/2018), Ketua Komite Hukum PSSI Gusti Randa mengatakan bahwa status tersangka Joko Driyono terkait dengan dugaan memasuki area yang dilarang dan telah dipasang garis polisi.
“Jadi bukan terkait pengaturan skor. Dugaan yang disangkakan yakni, memasuki suatu tempat yang telah dipasang garis polisi [police line] oleh penguasan umum di Rasuna Office Park, Kuningan, Jakarta, beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Selain Joko Driyono, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Musmuliadi, Muhammad Mardani Mogot, dan Abdul Gofur. Mereka tidak ada kaitannya dengan PSSI.
Dari ketiganya, polisi menyita beberapa barang, seperti pakaian, gantungan kunci, telepon genggam, kunci mobil dan DVR CCTV yang merekam aktivitas mereka.
“Jadi sekali lagi bukan terkait pengaturan skor dan tidak terkait dengan PSSI. Tetapi, lebih kepada pelanggaran pasal-pasal tersebut,” katanya.
Gusti Randa menambahkan, PSSI tetap menjalankan kegiatan sepak bola sesuai program yang sudah ada.
“PSSI solid dan tetap bekerja untuk menjalankan program hasil kongres."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
10 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Bisa Buat Caption Instagram
Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM 6, Mobil Avanza Terbakar
Gacoan Trending di X Setelah Didatangi Jokowi yang Pesan Mi Level 0
Advertisement
Buruh Minta Prabowo Subianto Hapus Sistem Outsourcing
Puan Maharani Ingatkan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan Semua Buruh
Fatwa Arab Saudi, Jemaah Haji dan Umrah Backpacker Dianggap Tidak Sah Ibadahnya
PM Israel Pastikan Serangan ke Rafah Terus Berjalan Tanpa Kesepakatan Sandera
Advertisement
Kunker di Lombok, Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Gowes Bareng
Demo Buruh 1 Mei 2024: Massa Padati Patung Kuda, Desak Pencabutan Omnibus Law
Berselingkuh, Seorang Hakim Pengadilan Agama Dipecat Lewat Sidang Etik KY
Tim SAR Temukan Korban Tenggelam Sungai Ciliwung
Dampak Korupsi Timah Rp217 Triliun: Ribuan Karyawan 5 Smelter Terkena PHK
Advertisement
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan Mayat dalam Koper
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Rute Bus Trans Jogja ke Sejumlah Kampus dan Lokasi Wisata, Jangan Salah Pilih
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
Advertisement
Advertisement
