BPBD Bantul Gandeng BNPB Cari Titik Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan
BPBD Bantul merencanakan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang mengatasi kekeringan dengan menggandeng BNPB dan mitra CSR.
Ilustrasi rupiah/Reuters
Harianjogja.com, JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemeberantasan Korupsi ( KPK ) hanya sebagai ajang unjuk gigi kepada masyarakat. Dengan OTT yang melibatkan pejabat publik, Hamdan menyebut masyarakat selalu memberikan dukungan kepada KPK.
Menurut Hamdan, KPK bekerja berdasarkan tepuk tangan masyarakat. "Ketika melakukan OTT semua media diundang dan yang melakukan OTT itu ditepuk tangan oleh masyarakat. Jadi bagi saya ini bahaya bagi keadilan. Bukan menegakkan keadilan, malah berharap ditepuk tangani gitu lho," kata Hamdan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019).
Meski demikian Hamdan memahami jika niatan KPK mempublikasi seluruh hasil OTT agar masyarakat jera dan berpikir dua kali untuk melakukan korupsi. Namun yang terjadi saat ini kata dia, pelaku korupsi tak kunjung berkurang dari tahun ke tahun.
"Tapi pertanyaannya ada nggak orang berhenti melakukan korupsi? Ini sudah dari 2004, sekarang ini sudah 2019. Sudah 15 tahun enggak ada perubahan juga. Kapan ini berhenti menangkap orang dalam OTT? Artinya efek itu nggak ada pengaruhnya," jelasnya.
Sebagai orang yang ikut terlibat dalam pembuatan Undang Undang KPK, Hamdan mengimbau pemberantasan korupsi tidak semuanya harus dilakukan dengan OTT.
KPK kata dia, harus mengedepankan pencegahan sejak dini, melalui sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. "Kita memberantas korupsi tidak haris dengan cara itu [OTT], tapi memperkuat pencegahan, transparansi publik dalam mengambil keputusan dan sosialisasi secara terus menerus. Dari awal-awal diwarning hei anda salah seperti itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
BPBD Bantul merencanakan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang mengatasi kekeringan dengan menggandeng BNPB dan mitra CSR.
PSEL Bogor Raya menargetkan listrik 20 MW–30 MW dari 1.500 ton sampah per hari, sekaligus menangani timbunan lama TPAS Galuga.
Pemerintah menargetkan kontrak Giant Sea Wall Pantura sepanjang 575 km mulai dibagi pada awal 2027 untuk melindungi pesisir Jawa.
Penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp57,23 triliun hingga Agustus 2026, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN PMSE.
Bandara Ahmad Yani Semarang memanfaatkan PLTS 100 kWp. Selama Januari-Juni, panel surya menghasilkan 63.800 kWh untuk kebutuhan listrik.
Batu sengaja diletakkan di rel Tulungagung hingga mengganggu dua perjalanan kereta. KAI mengingatkan ancaman pidana maksimal 15 tahun.