Nama-Nama Ini Bakal Masuk Kandidat Jaksa Agung Jika Prabowo-Sandi Menang

Newswire
Newswire Jum'at, 01 Februari 2019 01:57 WIB
Nama-Nama Ini Bakal Masuk Kandidat Jaksa Agung Jika Prabowo-Sandi Menang

Capres-cawapres Nomor Urut 02 Prabowo (kiri)-Sandiaga Uno bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat pertama mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme./ANTARA-Sigid Kurniawan.

Harianjogja.com, JAKARTA- Pemilu masih berlangsung beberapa bulan lagi, namun calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah merancang penempatan personel pejabat negara.

Sejumlah tokoh termasuk tiga eks pimpinan KPK Bambang Widjojanto (BW), Busyro Muqoddas, dan Chandra M. Hamzah disebut-sebut bakal menjadi kandidat jaksa agung apabila Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno bisa menang di PIlpres 2019. Bahkan, nama penyidik KPK Novel Baswedan hingga ahli hukum Todung Mulya Lubis. juga masuk ke dalam deretan kandidat tersebut.

Kabar tersebut bermula disampaikan melalui akun Instagram @indonesiaadilmakmur pada Senin (28/1/2019) lalu. Dalam unggahannya itu, ada lima sosok tokoh yang wajahnya terpasang dengan kalimat \'Kandidat Jaksa Agung Di Pemerintahan Prabowo - Sandiaga.

Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjelaskan bahwa belum ada pembahasan terkait kandidat-kandidat jaksa agung yang sudah disebutkan.

"Belum ada tapi kita sudah pastikan termasuk jaksa hakim yang bagus kita tidak akan menunjuk dari afiliasi politik putra-puteri terbaik bangsa the best the brightest brain man and women untuk menempati posisi-posisi itu," kata Sandiaga di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Kamis (31/1/2019).

Namun yang terpenting baginya ialah apabila Sandiaga dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memimpin pemerintah selanjutnya, jaksa agung yang dipilih bukan berasal dari partai politik.

"Yang jelas jaksa agung nggak akan terafiliasi politik semua tidak boleh memiliki afiliasi politik karena kami tidak ingin hukum itu digunakan untuk memukul lawan dan merangkul kawan," pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com

Share

Nina Atmasari
Nina Atmasari Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online