Advertisement
PNS Korupsi Belum Dipecat Karena Ini
Ilustrasi PNS - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi. Sebab Sekretaris Daerah (Sekda) ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Widodo mengaku bingung dengan para pejabat Sekda di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum juga memberhentikan PNS koruptor. Padahal, memberhentikan PNS koruptor yang telah inkrah secara hukum merupakan amanat undang-undang.
Advertisement
"Iya, sekda ragu. Kenapa takut-takut, saya pusing kadang-kadang kenapa mereka takut. Padahal kita kerja sesuai amanat UUD, kan kita melaksanakan UUD," kata Widodo saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/1/2019).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, tercatat hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
BACA JUGA
Widodo menduga, alasan para Sekda ragu dalam memberhentikan PNS koruptor lantaran belum mengerti undang-undang yang berlaku. Namun, hal itu pun tidak bisa dibenarkan, sebab seharusnya Sekda bisa aktif konsultasi dengan biro hukum Kemendagri maupun membaca undang-undang.
"Pertama mungkin dia tidak mengerti, kalau nggak mengerti gampang saja tinggal baca UUD atau kalau ragu bisa tanya ke biro hukum Kemendagri," ungkap Widodo.
Namun, di sisi lain Widodo juga curiga ada unsur nepotisme dalam pengambilan kebijakan. Menurut Widodo, bisa jadi si PNS koruptor masih saudara, sahabat, senior atau kerabat dekat Sekda sehingga ia ragu memberhentikan si PNS bermasalah itu.
"Kedua, alasannya bisa jadi karena PNS yang dihukum saudaranya, atau ragu dia itu senior, tetangga, teman atau anaknya sehingga dia belum melaksanakan," pungkas Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Berduka Setelah Tiga Pejabat Tinggi Tewas dalam Dua Hari
Polisi Verifikasi Perbedaan Inisial Terduga Pelaku Penyiraman Andrie
Wisata Candi Prambanan Tutup Total Saat Perayaan Nyepi Saka 1948
DPR Bentuk Panja Kawal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Advertisement
Polisi Sebut Pelaku Penyiraman Air keras Tokoh KontraS Lebih Empat Ora
Danamon Fasilitasi Mudik Gratis ke Jogja dan Solo
Mabes TNI Tangkap Tiga Perwira BAIS Pelaku Penyiraman Air Keras
Rekaman CCTV Ungkap Pelaku Penyiraman Air Keras KontraS Intai Korban
Banyak Sopir Tidur di Bahu Jalan Tol MBZ Picu Kemacetan Panjang
Advertisement
Jemaah Haji Kini Bebas Pilih Jenis Ibadah dan Lokasi Pembayaran Dam
KPK Dalami Aliran Dana Pemerasan THR di Kabupaten Cilacap
Korlantas Polri Resmi Berlakukan One Way Nasional Tol Trans Jawa
Volume Kendaraan di Jalur Mudik Cianjur Naik 20 Persen di H-4 Lebaran
One Way Nasional di KM 70-414 Tol Cikampek Mulai Siang Ini
Advertisement
Volume Kendaraan Tol Jasa Marga Meningkat Jelang Puncak Mudik Lebaran
Berita Pilihan
Advertisement
Pemkot Jogja Pastikan Wisatawan Lebaran Mendapat Layanan Bak Raja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pesanan Parsel Lebaran Melejit, Rumah Parcel Jogja Tembus 700 Paket
- PSG Hancurkan Chelsea di Stamford Bridge, Melenggang Perempat Final
- Bale Santai Honda Siaga 24 Jam di Jalur Mudik Jogja, Kedu, Banyumas
- Volume Kendaraan Tol Jasa Marga Meningkat Jelang Puncak Mudik Lebaran
- Jadwal KSPN Malioboro ke Obelix Sea dan Pantai Ndrini 18 Maret 2026
- Libur Lebaran, Kapasitas KAI Bandara Jogja Naik Jadi 275 Ribu Kursi
- One Way Nasional di KM 70-414 Tol Cikampek Mulai Siang Ini
Advertisement
Advertisement
