Advertisement
PNS Korupsi Belum Dipecat Karena Ini
Ilustrasi PNS - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi. Sebab Sekretaris Daerah (Sekda) ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Widodo mengaku bingung dengan para pejabat Sekda di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum juga memberhentikan PNS koruptor. Padahal, memberhentikan PNS koruptor yang telah inkrah secara hukum merupakan amanat undang-undang.
Advertisement
"Iya, sekda ragu. Kenapa takut-takut, saya pusing kadang-kadang kenapa mereka takut. Padahal kita kerja sesuai amanat UUD, kan kita melaksanakan UUD," kata Widodo saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/1/2019).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, tercatat hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
BACA JUGA
Widodo menduga, alasan para Sekda ragu dalam memberhentikan PNS koruptor lantaran belum mengerti undang-undang yang berlaku. Namun, hal itu pun tidak bisa dibenarkan, sebab seharusnya Sekda bisa aktif konsultasi dengan biro hukum Kemendagri maupun membaca undang-undang.
"Pertama mungkin dia tidak mengerti, kalau nggak mengerti gampang saja tinggal baca UUD atau kalau ragu bisa tanya ke biro hukum Kemendagri," ungkap Widodo.
Namun, di sisi lain Widodo juga curiga ada unsur nepotisme dalam pengambilan kebijakan. Menurut Widodo, bisa jadi si PNS koruptor masih saudara, sahabat, senior atau kerabat dekat Sekda sehingga ia ragu memberhentikan si PNS bermasalah itu.
"Kedua, alasannya bisa jadi karena PNS yang dihukum saudaranya, atau ragu dia itu senior, tetangga, teman atau anaknya sehingga dia belum melaksanakan," pungkas Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Sebut Mampu Tangani Banjir Sumatera Tanpa Bantuan Asing
Kapolri Siap Usut Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera
Gubernur Bali Bakal Setop Airbnb, Dorong PAD dari Pariwisata Legal
Reuni Akbar 212 di Monas Tinggalkan Sampah 26 Ton Lebih
Advertisement
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera
BMKG Ingatkan Supermoon Picu Gangguan Pelabuhan Merak-Bakauheni
TNI AU Kirim Ratusan Helibox untuk Bantu Korban Banjir Aceh
Bea Cukai Diancam Akan Dibubarkan, Begini Respons Dirjen Djaka
Kronologi Penangkapan Gembong Narkoba Dewi Astutik, Buron 2 Ton Sabu
Advertisement
JATAM: Banjir dan Longsor di Sumatra Dipicu Tambang, PLTA, dan PLTP
KLH Panggil 8 Perusahaan Diduga Penyebab Banjir SumatraAceh
Kalapas Enemawira Dicopot Usai Paksa Napi Makan Daging Anjing
Korban Meninggal Banjir Aceh-Sumut Tembus 753, Bantuan Terus Masuk
Trump Akan Perluas Larangan Perjalanan Usai Serangan Washington
Advertisement
PBB Siap Bantu Bencana, Ribuan Tewas Akibat Banjir di Asia
Berita Pilihan
Advertisement
Gunungkidul Tambah 7 Titik SPAM di 2026 untuk Perluas Akses Air Bersih
Advertisement
KA Panoramic Kian Diminati, Jalur Selatan Jadi Primadona
Advertisement
Berita Populer
- 3 Orang Tewas Kecelakaan Beruntun di Jalan Adisucipto Sleman
- BNN Akhirnya Tangkap Mami, Buron Kasus 2 Ton Narkoba
- Kecelakaan Dua Truk di Tol Ngawi Kertosono, Sopir Terluka
- Jasa Marga Percepat Penanganan Tol MedanKualanamu Terdampak Banjir
- Modus Baru, Curi Motor di Warkop Pakai Ojek Online
- Pemkab Sleman Siaga Cuaca Ekstrem, BPBD Siapkan Posko Nataru
- Lazio vs AC Milan di Coppa Italia, Laga Sengit di Olimpico
Advertisement
Advertisement
