Advertisement
PNS Korupsi Belum Dipecat Karena Ini
Ilustrasi PNS - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Widodo Sigit Pudjianto menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak memberhentikan PNS yang terbukti korupsi. Sebab Sekretaris Daerah (Sekda) ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Widodo mengaku bingung dengan para pejabat Sekda di sejumlah daerah yang hingga kini masih belum juga memberhentikan PNS koruptor. Padahal, memberhentikan PNS koruptor yang telah inkrah secara hukum merupakan amanat undang-undang.
Advertisement
"Iya, sekda ragu. Kenapa takut-takut, saya pusing kadang-kadang kenapa mereka takut. Padahal kita kerja sesuai amanat UUD, kan kita melaksanakan UUD," kata Widodo saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/1/2019).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 14 Januari 2019, tercatat hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
BACA JUGA
Widodo menduga, alasan para Sekda ragu dalam memberhentikan PNS koruptor lantaran belum mengerti undang-undang yang berlaku. Namun, hal itu pun tidak bisa dibenarkan, sebab seharusnya Sekda bisa aktif konsultasi dengan biro hukum Kemendagri maupun membaca undang-undang.
"Pertama mungkin dia tidak mengerti, kalau nggak mengerti gampang saja tinggal baca UUD atau kalau ragu bisa tanya ke biro hukum Kemendagri," ungkap Widodo.
Namun, di sisi lain Widodo juga curiga ada unsur nepotisme dalam pengambilan kebijakan. Menurut Widodo, bisa jadi si PNS koruptor masih saudara, sahabat, senior atau kerabat dekat Sekda sehingga ia ragu memberhentikan si PNS bermasalah itu.
"Kedua, alasannya bisa jadi karena PNS yang dihukum saudaranya, atau ragu dia itu senior, tetangga, teman atau anaknya sehingga dia belum melaksanakan," pungkas Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prabowo Puji Kepala BGN Kembalikan Rp70 Triliun ke Negara
BRIN Temukan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta, Ini Dampaknya
Indeks Partisipasi Pemilu Bisa Jadi Acuan Revisi Sistem Pemilu
Prabowo Tegaskan MBG Telah Libatkan 12.000 Dapur
Advertisement
20.000 Pasukan Indonesia Siap Dikirim ke Gaza Palestina
PBB Sebut Biaya Rekonstruksi Gaza Butuh Bantuan Internasional
Kuota Magang Nasional Ditambah 80.000 Peserta, Anggaran Rp1,4 Triliun
BNN Bongkar Rumah Produksi Sabu di Apartemen Tangerang
20 Persen Pendapatan Kopdes Merah Putih Akan Masuk APBDes
Advertisement
Pertemuan Zelensky dan Trump Bahas Perdamaian dan Dukungan Senjata
Inovasi Restoran Baki Hadirkan Fusi Kuliner Nusantara
Titik Baru Kebakaran Hutan Gunung Rinjani Ditemukan
Terima Uang Rp500 Juta dari Azam, Jaksa Iwan Ginting Dicopot Kejagung
Berawal dari Mimpi tentang Nabi Nuh, Sepanjang Hidup Mencintai Sungai
Advertisement
Kata Ketua MPR Soal Warga Asing Pimpin BUMN
Berita Pilihan
Advertisement
4 Wisatawan Tepergok Masuk Zona Larangan Bukit Kukusan Merapi
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Babak Pertama, Persita vs PSIM 1-0: Eber Bessa Pecah Kebuntuan
- Kasus Chromebook, Uang yang Dikembalikan Baru Rp10 Miliar
- Tagihan Listrik PJU Sleman Tembus Rp3 Miliar per Bulan
- Sekjen ATR/BPN Ajak Jajaran Terapkan SPIP Secara Kolaboratif
- Preview PSBS Biak vs Persib Bandung, Live Pukul 19.00 WIB
- Presiden Prabowo Ultah ke-73, Bobby Kertanegara Beri Ucapan Spesial
- UU Ketenagakerjaan Yunani Picu Protes Pekerja
Advertisement
Advertisement
