Advertisement
DEBAT PILPRES: Pandangan HAM Jokowi-Ma'ruf Lebih Maju
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). - ANTARA/Setneg Agus Suparto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pandangan hak asasi manusia (HAM) pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dinilai lebih lebih maju dibandingkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Penasehat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan mengatakan, pandangan Jokowi-Ma'ruf lebih maju utamanya dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya. Hal itu dikatakannya setelah menyaksikan debat capres 2019 putaran pertama yang berlangsung di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019) malam.
Advertisement
Dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (18/1/2019), Gunawan menuturkan pengalaman menunjukan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBN-nya, dan kurangnya kekayaan alam. Sedangkan, di negara agraris seharusnya bertumpu pada redistribusi sumberdaya produktif.
Oleh karenanya, menurut Gunawan, kurang tepat jika Prabowo Subianto dalam melindungi HAM, memberantas korupsi dan perbaikan kinerja birokrasi menitikberatkan pada peningkatan anggaran, gaji dan investasi, sehingga menambah berat beban APBN di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas.
BACA JUGA
“Lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber sumber agraria khususnya redistribusi tanah. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai akses kepada lahan,” tukas Gunawan.
Dia menambahkan Jokowi sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
4 Anggota TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Penyiraman Aktivis KontraS
Indonesia Terapkan B50 Mulai Juli, Kurangi Subsidi dan Impor Solar
IRGC Serang Kapal Kontainer Israel di Teluk Persia
ASN Wajib WFH Setiap Jumat Mulai April, Ini Rinciannya
Advertisement
Prajurit RI Gugur di Lebanon, MPR Desak PBB Agar Israel Disanksi Tegas
Polisi Ungkap Sindikat Uang Palsu Beroperasi dari Hotel
Hemat Energi, MPR Terapkan WFH, WFA dan Batasi Listrik
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Bansos hingga LPG
Isu Pembatasan BBM Ramai Dibahas, BPH Migas: Masih Tunggu Keputusan
Advertisement
Antrean Truk di Bakauheni Mulai Cair Usai Lonjakan Pasca Lebaran
Harga BBM Ditahan, Pemerintah Dinilai Lindungi Masyarakat
AS Tolak Tuntutan Iran soal Selat Hormuz
Isu Kenaikan Harga BBM Bikin Gelisah Warga, Ini Penjelasan DPR
Isu Kenaikan Harga BBM Merebak, Pemerintah Jamin Pasokan Aman
Advertisement
Kasus Kuota Haji, Ada Dugaan Aliran Uang dari Maktour ke Pejabat
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Isu Pertamax Naik 10 Persen 1 April, Ini Penjelasan Bahlil
- Bos Maktour dan Ketua Kesthuri Ditetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji
- Sempat Viral Putus Sekolah Rawat Orang Tua, Fendi Kembali ke Kelas
- Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru Selasa 31 Maret 2026, Cek di Sini
- Kemenko PM: Kasus Amsal Sitepu Ancaman Bagi Industri Kreatif Nasional
- Gunung Semeru Erupsi 10 Kali Sehari, Kolom Abu Capai 600 Meter
- Pemimpin Eropa Desak Penyelidikan Gugurnya Prajurit TNI
Advertisement
Advertisement
