Advertisement
Jelang Debat Ronde Pertama, Kubu Jokowi & Prabowo Saling Sindir
Ilustrasi Debat Pertama, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandiaga saling sindir mengenai upaya pemberantasan korupsi jelang debat Pilpres 2019 putaran pertama, Kamis (17/1/2019). Debat ronde pertama akan mengusung tema hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.
Prabowo Subianto dalam pidato bertajuk Indonesia Menang mengatakan bila terpilih menjadi Presiden Indonesia, dia tidak akan mengizinkan intervensi terhadap para penegak hukum, terutama dalam kasus pemberantasan korupsi yaitu anggota KPK.
Advertisement
"Kami akan pastikan tidak ada intervensi dan politisasi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. Kami juga akan tingkatkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah," ujar dia di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1/2019).
Pernyataan itu mengacu pada penyelesaian kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan pada April 2017 yang hingga kini masih menggantung.
Dari kubu Jokowi-Ma'ruf, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily menyindir lawannya memiliki rekam jejak dalam dunia bisnis yang patut dipertanyakan.
"Kunci dari pemberantasan korupsi adalah integritas dan rekam jejak. Pak Jokowi tidak punya beban terkait dengan konflik kepentingan terkait bisnis keluarga. Anak-anaknya justru jualan martabak dan pisang goreng. Sebaliknya sulit membayangkan akan tidak ada konflik kepentingan terkait bisnis keluarga Prabowo dan juga Sandi," ungkap Ace, Selasa (15/1/2019).
Hal ini diperjelas oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Abdul Kadir Karding yang menyatakan bahwa Prabowo-Sandiaga harus menjelaskan kepada publik terkait kasus korupsi yang menjerat PT Duta Graha Indah (DGI) yang kini telah berubah nama menjadi Nusa Konstruksi Enjineering (NKE).
PT DGI/NKE merupakan korporasi pertama yang dijerat tindak pidana korupsi korporasi oleh KPK dengan perkara proyek Rumah Sakit Pendidikan Udayana serta wisma atlet dan gedung serba guna Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.
Dalam kasus ini, Sandiaga Uno sempat diperiksa KPK sebagai saksi walaupun sudah tidak lagi menjadi komisaris PT DGI.
"Saya kira, salah satu hal yang [menjadi] pertanyaan publik selama ini kasus yang menimipa DGI. Saya kira banyak orang tahu, salah satu komisarisnya adalah paslon 02. Ini tentu jadi ruang dan hal sangat strategis bagi kami untuk minta penjelasan bagi Sandi dan Prabowo [dalam Debat Pilpres 2019]," ujar Karding.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
SIM Keliling Kulonprogo 14 Februari 2026, Perpanjangan SIM Lebih Prakt
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Kemdiktisaintek Setujui Pembukaan 160 Prodi Dokter Spesialis Baru
- Jadwal SIM Keliling Jogja 13 Februari 2026 di Alun-Alun Kidul
- Satpol PP Bantul Copot 525 Reklame Ilegal
- SIM Keliling Gunungkidul Jumat 13 Februari 2026, Mudahkan Perpanjangan
- Jadwal Bus DAMRI Bandara YIA ke Jogja Jumat 13 Februari 2026
- FGD BPS DIY Perkuat Standar Pelayanan Publik 2026
- Jadwal Pemadaman Listrik Jogja 13 Februari 2026
Advertisement
Advertisement







