Poin Penting Pidato Prabowo, dari Utang hingga Sejarawan Yunani

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) didampingi calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyampaikan pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019). - ANTARA/Galih Pradipta
15 Januari 2019 13:25 WIB Kahfi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA--Calon presiden Prabowo Subianto menggemakan visi misi pemerintahan jika bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno menang dalam Pilpres 2019. Beberapa poin dilontarkan Prabowo saat pidato mengenai visi misi tersebut di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam, dari utang negara hingga kutipan omongan sejarawan Yunani.
 
Poin-poin yang disinggung antara lain bidang ekonomi seperti tanggungan utang negara, gejala deindustrialisasi, serta kemiskinan yang ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat membeli pangan.
 
Selain itu, dia menegaskan pentingnya membangun kemandirian. Dengan kemandirian, semisal melalui penguatan industri strategis dan pertahanan, Indonesia akan dianggap kuat.
 
Untuk menyampaikan maksud itu, Prabowo menukil ungkapan dari Thucydides, ahli sejarah yang berasal dari masa Yunani Kuno.
 
Terkait politik dan keamanan, dalam pidato itu didengungkan arti penting aparat keamanan berdiri sama tegak dengan rakyat. Prabowo juga sempat menyinggung soal organisasi terstigma yang dibubarkan.

Berikut sejumlah fakta di balik pidato tersebut:
 
1. Utang negara

“Negara yang terus menambah utang untuk bayar utang dan menambah utang untuk membayar kebutuhan rutin pemerintahan yaitu membayar gaji pegawai negeri,” ucap Prabowo.
 
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per kuartal III/2018 tercatat sebesar US$359,8 miliar, naik 4,2% secara year-on-year (yoy). Utang itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$179,2 miliar serta utang swasta termasuk BUMN senilai US$180,6 miliar.

Aparatur Sipil Negara./ANTARA-Puspa Perwitasari
 
Di sisi lain, pada RAPBN 2019 yang telah disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR, nilai belanja yang tercantum adalah Rp2.462,3 triliun sedangkan pendapatan negara sebesar Rp2.165,1 triliun.
 
Dari jumlah ini, ada defisit anggaran sekitar Rp297,2 triliun atau 1,84% dari PDB. Untuk membiayai defisit, pemerintah berencana mencari utang dengan nilai yang akan ditarik sebesar Rp359,4 triliun.  

Mengenai belanja pegawai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan realisasinya dalam APBN 2018 mencapai Rp346,7 triliun. Adapun total belanja negara menyentuh Rp2.202 triliun.

Realisasi belanja negara mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun. Realisasi itu mencakup belanja pemerintah pusat senilai Rp1.444,4 triliun dari pagu Rp1.454,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp757,8 triliun atau 98,9% dari pagu Rp766,2 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp836,2 triliun atau 98,7% dari pagu Rp847,4 triliun serta belanja non K/L sebesar Rp608,2 triliun atau 100,2% dari pagu Rp607,1 triliun. 

Khusus untuk pemerintah pusat, angka belanja pegawai mencapai Rp346,7 triliun atau sekitar 24% dari total realisasi belanja. 

2. Kemiskinan dan kelaparan
 
“Negara di mana ada warganya yang tinggal hanya 3 jam dari Istana Negara, tidak mampu berangkat sekolah karena sudah 2 hari tidak makan?” sebut Prabowo.
 
Mengenai hal ini, pelacakan yang dilakukan Bisnis.com atas berita terkait belum menemukan hasil. Kasus anak putus sekolah mayoritas lebih dikarenakan jarak antara sekolah dan rumah terlampau jauh serta tanpa akses transportasi yang memadai.

Warga beraktivitas di permukiman di bantaran Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat./ANTARA-Yulius Satria Wijaya
 
Adapun anak putus sekolah akibat ketiadaan pangan terjadi di Venezuela sejak tahun lalu. Di sana, krisis ekonomi membuat jutaan orang harus berjuang untuk memperoleh makanan. 
 
Bahkan, terdapat satu sekolah yang hanya dihadiri tiga orang siswa. Kebanyakan orangtua siswa memboyong keluarganya keluar dari Venezuela menghindari kelaparan dan kemiskinan.
 
3. Filosofi yang kuat dan menang
 
Untuk menggelorakan semangat membangun kemandirian, Prabowo menukil ungkapan Thucydides.
 
“Kita tidak boleh lupa rumus yang terkenal dari Thucydides, ahli sejarah yang hidup kurang lebih 50 tahun sebelum Masehi. Hukum Thucydides mengatakan: The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Jadi kalau dalam Bahasa Indonesia, yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu buat, yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Ini pelajaran diajarkan di semua lembaga kajian strategis, di semua sekolah militer seluruh dunia," paparnya.
 
Siapakah Thucydides? Dia diperkirakan lahir pada 460 SM dan wafat pada 395 SM. Sosoknya dikenal sebagai jenderal perang sekaligus pemikir sejarah yang telah menulis karya Perang Peloponnesia (The History of Peloponnesian War). 

Buku tersebut menggambarkan perang antara Athena dan Sparta. Thucydides telah dijuluki bapak “sejarah ilmiah” karena standar yang ketat tentang bukti pengumpulan dan analisis dalam hal sebab dan akibat tanpa mengacu pada intervensi oleh para dewa, seperti buku-buku sejarah lainnya dari era yang sama.

Segenap pemikirannya pun mirip Nicolo Machiavelli, sebagai rujukan realisme politik. Baginya, hubungan antar bangsa ditentukan oleh siapa yang kuat, bukan siapa yang benar. 
 
4. Industri strategis nasional
 
Prabowo membahas arti penting industri strategis, seperti pesawat dan industri berat lainnya.
 
“Kita pernah bikin pesawat terbang yang canggih, produk-produk berteknologi tinggi. Saya bertanya, mampu atau tidak kita teruskan apa yang pernah kita lakukan dulu? Saya yakin jawabannya mampu. Kita harus buat mobil nasional, helikopter, kapal-kapal niaga, kapal-kapal angkut, kapal-kapal perang. Teknologi-teknologi ini harus kita buat sendiri, karena kita bangsa keempat terbesar di dunia," jelasnya.
 
Merujuk pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, kepemilikan modal PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu industri strategis, seluruhnya dimiliki oleh negara.
 
Pada perjalanannya, industri strategis nasional rontok dihempas krisis 1998. Pemicunya tak lain adalah IMF yang memaksakan bantuan dengan beragam syarat, salah satunya memangkas kegiatan industri berat seperti pesawat terbang.
 
IMF menilai industri pesawat terbang itu adalah proyek mercusuar yang hanya menghambur-hamburkan uang. Lembaga tersebut menilai bahwa jika kondisi ekonomi cepat pulih, maka sejumlah proyek seperti Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)--nama lama PT Dirgantara Indonesia (DI)--harus segera dihentikan.

Pesawat N219 di landasan pacu PT Dirgantara Indonesia (Persero), Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/2/2018)./JIBI-Rachman

Maka, pada 15 Februari 1998, dana IPTN mulai diamputasi dari APBN. 
 
Di sisi lain, selama beberapa tahun belakangan, industri strategis dan berat milik negara mulai bangkit. Mereka yang tergabung dalam National Defends and Heavy Industry (NDHI) telah memproduksi dan mengekspor produk unggulan.
 
Berbagai produk mulai dari senjata, kapal, kereta api, bahan baku baja, hingga pesawat sudah merambah pasar Afrika, Amerika, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Salah satu contoh perusahaan BUMN yang sukses dalam menciptakan beragam produk ekspor tersebut adalah PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Inka, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan PT DI.
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian BUMN, ada lima perusahaan lainnya yang terus berkembang dan siap bertarung di pasar internasional, yakni PT Dahana (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia/INTI (Persero), PT Len Industri (Persero), dan PT Industri Nuklir Indonesia/Inuki (Persero).
 
5. Deindustrialisasi
 
Deindustrialisasi adalah momok bagi negara berkembang. Terbayang bagaimana dunia internasional menyanjung Indonesia pada era 1980-1990-an, sebagai kekuatan ekonomi baru.

Namun, ternyata, pembangunan nasional keropos seiring tidak terbangunnya industri dalam negeri yang kuat. Hasilnya, saat krisis melanda, investasi asing hengkang dan dampaknya kehidupan  sosial masyarakat kacau balau.
 
Prabowo mengingatkan hal tersebut dalam pidatonya.
 
“Industrialisasi adalah keharusan bagi negara kita. Kami akan jadikan industri di Indonesia seperti India, seperti Korea Selatan, yang punya perusahaan-perusahaan industri kelas dunia. Bukan seperti sekarang. Pakar-pakar ekonomi mengatakan sekarang sedang terjadi deindustrialisasi di Indonesia," terangnya.
 
Merujuk fakta, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional berkisar 20%. Padahal, kontribusi ini sempat mencapai 29,05% pada 2001.

Proses pengelasan di pabrik perakitan Suzuki Cikarang, Jawa Barat, Selasa (19/2/2018)/Bisnis-Muhammad Khadafi 

Demikian juga dengan pertumbuhan manufaktur yang realisasinya rata-rata berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Posisi ini membuat Indonesia disebut mengalami deindustrialisasi.
 
Meski demikian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menampik tudingan bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi. Pasalnya, investasi sektor manufaktur dari dalam dan luar negeri masih agresif sehingga jumlah pabrikan terus tumbuh dan terjadi peningkatan pada penyerapan tenaga kerja.
 
“Kami optimistis sektor industri masih dan akan terus mengalami pertumbuhan. Apalagi, pemerintah saat ini fokus untuk mentrasformasi ekonomi menuju negara yang berbasis industri,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara dalam keterangan tertulis, Selasa (4/9/2018).
 
Dia juga meyakini Indonesia merupakan sebuah negara industri. Ini terlihat dari laporan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) yang menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-9 dunia sebagai negara penghasil nilai tambah terbesar dari sektor industri.
 
“Indonesia juga mengalami peningkatan pada Global Competitiveness Index, yang saat ini mengalami kenaikan di posisi ke-36 dari sebelumnya peringkat ke-41,” tambah Ngakan.
 
6. Pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas)
 
Dalam hal politik dan keamanan, Prabowo seperti mengumbar janji dalam pidatonya.

“Kami juga akan pastikan tidak ada organisasi yang taat pada Pancasila dan UUD 1945, yang terstigma dan dihakimi tanpa pengadilan," tegasnya.
 
Pada kenyataannya, belum terdapat organisasi yang kedapatan dibubarkan tanpa pernah menjalani persidangan pada era Reformasi. 

Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan long march di Bandar Lampung, Lampung, Minggu (8/5/2016)./ANTARA

Jika mengacu kepada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), terdapat upaya hukum di pengadilan. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran ormas tersebut oleh pemerintah pada Juli 2017.
 
Dengan demikian, HTI tetap dibubarkan sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 
7. Sikap  TNI/Polri
 
Prabowo yang seorang mantan prajurit coba mengajak para juniornya yang masih aktif untuk tidak represif terhadap rakyat. 
 
“Saya bicara di sini, memberikan imbauan dan saran sebagai kakakmu. Sebagai seniormu. Ingatlah sumpah kita. Ingatlah delapan wajib TNI. Kita harus bersikap ramah pada rakyat. Kita harus sopan kepada rakyat. Kita tidak boleh sekali pun merugikan dan menyakiti rakyat," ucapnya.
 
Kenyataannya, hingga kini masih banyak kekerasan terhadap sipil yang melibatkan aparat militer. Kejadian terutama berlangsung saat aksi penolakan pengambilan lahan, seperti dalam upaya pembangunan bandara baru Yogyakarta.

Terkait kekerasan militer, masih banyak kasus berkategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang belum terselesaikan sejak era Orde Baru. Kasus itu antara lain tragedi Tanjung Priok, Kudatuli, Talangsari, Semanggi I dan II, serta pembunuhan Munir, yang semuanya menyeret beberapa nama yakni Wiranto, Prabowo Subianto, dan Hendropriyono.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia