Kemenhan Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Latsarmil SPPI
Kemenhan beri santunan Rp50 juta bagi peserta SPPI yang meninggal, sekaligus evaluasi total sistem latihan militer.
Guru Besar Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mahfud MD./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA - Kabar adanya surat suara pemilu sebanyak 7 kontainer yang sudah dicoblos dinilai tak masuk akal.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan tidak masuk akal bila ada surat suara Pemilu 2019 sebanyak tujuh kontainer sudah dicoblos. Sebab, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri belum mencetak surat suara tersebut.
"Memang tak masuk akal kalau ada 7 kontainer surat suara yg sdh dicoblos utk Pemilu 2019. Lah, KPU kan blm mencetak surat suara, speciment jg blm diumumkan. Mungkin itu trick politik, mungkin jg gerakan utk mengacau. Apa pun, sdh benar @KPU_RI lapor ke Polisi dan Polisi hrs usut," tulis Mahfud MD dalam akun Twitternya, Kamis (3/1/2019).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, sebelum KPU mencetak surat suara, maka harus ada contoh yang harus disepakati oleh seluruh peserta pemilu. Baik itu partai politik, calon anggota DPD, maupun, pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Jd sblm surat suara [SS] dicetak hrs ada specimen [contoh yang disepakati] dulu yg biasanya ditunjukkan kpd kontestan atau diumumkan scr terbuka. Stlh itu dicetak dgn pengawasan ketat." terangnya.
"Stlh itu baru bs dicetak yg palsu. Jd tak logis jika skrng sdh ada 7 kontainer SS yg dicoblos," pungkasnya.
KPU sendiri sudah memastikan kabar tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, bohong atau hoaks. KPU akan mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta, untuk melaporkan kasus tersebut.
“Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti yang cukup jika dirasa perlu nanti siang kami akan sampaikan secara resmi ke kepolisian,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman.
Informasi hoaks surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok beredar di media sosial dan ramai diperbincangkan. Padahal KPU baru mencetak surat suara pertengahan bulan ini. Sekarang masih proses lelang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone.com
Kemenhan beri santunan Rp50 juta bagi peserta SPPI yang meninggal, sekaligus evaluasi total sistem latihan militer.
Kelurahan Keparakan menggelar penyuluhan HIV untuk mendorong deteksi dini, pencegahan, pengobatan ARV, serta menghapus stigma terhadap ODHIV.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Selasa 30 Juni 2026. Tarif hanya Rp12.000 dengan rute langsung dari Malioboro ke Pantai Parangtritis.
Polresta Sleman masih menyelidiki rumah api Seyegan dengan mengumpulkan alat bukti dan mendalami fakta lapangan untuk mengungkap penyebabnya.
Iran menolak usulan Prancis terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz dan menegaskan operasi sepenuhnya berada di bawah kendali Teheran.
GORA BANGSA menjadi strategi baru Dinpar Kulonprogo untuk meningkatkan PAD pariwisata melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi layanan.