Nusron Wahid Ungkap Cara Persempit Ruang Gerak Mafia Tanah

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai percepatan pelayanan pertanahan yang dibarengi integrasi data dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mempersempit ruang gerak mafia tanah. Menurutnya, sistem pertanahan yang transparan, cepat, dan terintegrasi akan mengurangi celah yang selama ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik ilegal.

Nusron mengatakan perbedaan data pertanahan dengan data yang dimiliki pemerintah daerah masih berpotensi dimanfaatkan oleh mafia tanah. Karena itu, integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai bidang tanah memiliki kesesuaian dan dapat ditelusuri dengan lebih mudah.

“Kalau datanya proper, datanya bagus, kemudian integrasi datanya, IT-nya lengkap, saya kira percepatan pelayanan ini justru malah menutup ruang geraknya mafia,” kata Nusron di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Menurut Nusron, salah satu celah yang dapat dimanfaatkan mafia tanah muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara data pertanahan dan data yang tercatat pada pemerintah daerah.

Ia mencontohkan perbedaan antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP). Selain itu, ketidaksesuaian data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan data pertanahan juga dinilai dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Contohnya, perbedaan data antara NIP, Nomor Induk Bidang, dengan NOP, dengan data di Bapenda berbeda dengan data pertanahan, di situ pasti ada (celah), mafia akan masuk,” ujarnya.

Pelayanan Lambat Bisa Dimanfaatkan Mafia Tanah

Selain persoalan integrasi data, Nusron menilai proses pelayanan pertanahan yang lamban juga dapat menjadi celah bagi mafia tanah untuk menawarkan jasa kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat yang merasa pengurusan dokumen atau hak atas tanahnya berlarut-larut dapat menjadi sasaran pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan tertentu.

“Kalau pelayanannya lama, diulur-ulur, itu pasti mafia akan masuk,” katanya.

Nusron menjelaskan, modus yang digunakan dapat berupa upaya menakut-nakuti pemohon dengan mengatakan bahwa proses pengurusan tanah tidak akan selesai apabila tidak menggunakan jasa pihak tertentu.

“Menakut-nakuti kepada pemohon atau kepada rakyat. ‘Kamu kalau nggak ada saya, ini nggak saya bantu, nggak mungkin jadi ini. Ini kamu harus kasih uang saya sekian.’ Itu kan kelakuannya biasanya begitu kan?” ujar Nusron.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan mafia tanah tidak hanya berkaitan dengan penangkapan atau penindakan terhadap pelaku. Pemerintah juga perlu memastikan sistem pelayanan pertanahan mampu mencegah munculnya ruang untuk praktik tersebut.

Integrasi Data Jadi Kunci

Nusron mengatakan pembenahan sistem pelayanan harus berjalan beriringan dengan peningkatan integritas sumber daya manusia. Transparansi, percepatan pelayanan, serta integrasi data menjadi bagian penting dalam upaya mempersempit peluang mafia tanah.

“Transparansi, percepatan, dan integrasi data ini, justru menutup peluang aksi mafia. Karena yang namanya melawan mafia, yang paling efektif itu tidak sekadar menangkap, tapi yang paling penting adalah memperbaiki sistem sama meningkatkan integritas SDM,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sistem pertanahan yang kuat akan membuat praktik mafia tanah semakin sulit dilakukan. Integritas petugas juga diperlukan agar sistem yang telah dibangun tidak kembali menjadi celah untuk penyimpangan.

“Diotak-atik kayak apa pun kalau sistemnya kokoh, mafia tidak akan punya celah,” tutur Nusron.

Dengan demikian, pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan penindakan terhadap mafia tanah, tetapi juga membangun sistem pelayanan pertanahan yang mampu mencegah praktik tersebut sejak awal. Integrasi data antarlembaga, pelayanan yang cepat dan transparan, serta sumber daya manusia yang berintegritas menjadi bagian penting dalam membangun sistem pertanahan yang lebih aman bagi masyarakat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara