Advertisement
Media yang Pro Parpol atau Golongan Membahayakan Publik

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG- Keberpihakan media massa terhadap satu kelompok, partai atau golongan tertentu alias media pastisan dinilai membahayakan publik.
Media massa partisan akan menggerus kepercayaan publik sekaligus makin menajamkan dikotomi di tengah masyarkat, kata dosen komunikasi politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang Suryanto.
Advertisement
Hal itu, kata Suryanto di Semarang, Jateng, Senin (3/11/2018), justru berbahaya bagi kelanjutan media itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat akan menjadi korban.
"Betapa dahsyatnya dampak dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, terutama oleh media partisan," ucapnya.
Masalahnya, kata Suryanto, bukan hanya mengobrak-abrik rasa keadilan publik, melainkan lebih dari itu, akan mengacaukan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berita yang berkonten propaganda, kebohongan (hoaks), isu-isu suku agama, ras, dan antargolongan (SARA), kemudian kampanye negatif, kampanye hitam, provokatif terhadap lawan politik, menurut dia, akan berakibat pada buruknya demokrasi yang dibangun di negeri ini.
Di sisi lain, lanjut dia, hampir sebagian besar rakyat Indonesia masih banyak yang belum paham bagaimana membedakan antara berita bohong (hoaks) dan berita objektif. Tidak pelak lagi, informasi apa pun yang mereka terima ditelan begitu saja.
"Jadi, praktik oligopoli media massa bisa membuat, mengontrol, dan membentukan opini masyarakat. Hal itu dosa besar menggunakan media sebagai kepentingan politik," ujarnya.
Apalagi, diskursus tentang netralitas media massa di Indonesia pada tahun politik seperti sekarang ini menyisakan trauma mendalam di benak publik. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Pemilu 2014 yang kala itu terjadi kubu-kubuan.
Media secara mati-matian dan terang-terangan membela salah satu kandidat dan menyerang kandidat yang lain. Tidak hanya di lingkup antarpartai politik (parpol) pengusung calon presiden semata, tetapi sudah merangsek jauh ke tengah massa pemilih.
"Akibatnya, pemberitaan menjadi 'tidak berimbang' dan sudah pasti berat sebelah, terutama media penyiaran," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement