Advertisement
Cegah Kasus E-KTP Terulang, KPK Pantau Proyek Kartu Nikah di Kemenag
Kartu nikah. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Kementerian Agama RI (Kemenag) mewacanakan akan mengeluarkan kartu nikah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan memantau proyek tersebut.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menuturkan KPK akan berusaha mencegah program kartu nikah menjadi lahan korupsi seperti yang terjadi pada kasus e-KTP.
Advertisement
"Jangan salah, di media kan sekarang ramai yang saya ingin katakan jangan sampai itu [korupsi] terjadi seperti kasus e-KTP, terus sekarang [kartu nikah] hampir sama, elektronik juga. Bukan ada potensi loh, jangan salah,” ucap Basaria di Depok, Jawa Barat, Jumat (23/11/2018) malam.
Agar korupsi tidak terjadi, KPK menyebut butuh pengawalan dan pengawasan yang ketat terkait program kartu nikah Kemenag sejak awal.
Salah satu langkah antisipasi terjadinya korupsi dalam program kartu nikah adalah pemberian penyuluhan dan sosialisasi di tingkat jajaran Kemenag oleh KPK.
"Ini [kartu nikah] merupakan niat baik dari Pak Menteri kita untuk melakukan sesuatu agar pelayanan masyarakat makin baik," tuturnya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku setuju dengan apa yang disampaikan KPK. Ia menghimbau jajarannya agar tidak terjerumus pada perilaku koruptif maupun manipulatif saat mengemban tugas negara.
Lukman menyadari, upaya memberantas korupsi bukanlah proses yang mudah. Karena itulah dituntut tumbuhnya kesadaran berperilaku jujur oleh semua aparat negara.
Lukman menegaskan, korupsi harus diperangi karena jika sesama kita melakukan hal yang tidak semestinya, menerima yang bukan hak kita maka akan menimbulkan ketidakharmonisan.
“Kesadaran ini yang ingin saya kedepankan. Saya menolak korupsi karena korupsi menghancurkan sesama, merusak hubungan sosial sesama kita," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
