KPK OTT ATR BPN Diduga Terkait Pengurusan HGB Bogor, Dirjen Ditangkap
KPK mengungkap OTT yang menangkap 3 pejabat ATR BPN diduga terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Ilustrasi CPNS. /Antara Foto-Adwit B Pramono
Harianjogja.com, JAKARTA- Jika Indonesia ingin maju maka harus banyak memiliki pengusaha atau entrepreneur. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membeberkanhal tersebut.
Dia menerangkan, entrepreneur-entrepeneur mempunyai nilai tambah dari ekonomi kreatif. Artinya, para entrepeneur mempunyai ide untuk membuat bahan baku menjadi produk yang mempunyai nilai tambah.
"Ciri dari negara maju adalah dia harus punya banyak entrepeneur. Tidak ada negara maju karena banyak PNS. Ini pengamatan sendiri," ujar Bambang dalam Legacy Talk di Energy Building Kawasan SCBD, Jakarta, Kamis (22/11/2018).
Bambang menuturkan, Indonesia juga kekurangan insinyur. Selain itu, insinyur saat ini tidak bekerja pada bidangnya.
Padahal, sambung dia, para insinyur ini berperan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Karena, insinyur bisa mengkomandoi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi.
"Saya kritik, kita kurang insinyur. Problem meski dengan jumlah isinyur yang ratusan ribu, ternyata insinyur yang kerja sesuai dengan bidangnya hanya 5.000 orang. Artinya dibutuhkan kerja yang benar untuk nilai tambah," jelas dia.
Mantan Menteri Keuangan ini menambahkan, Indonesia juga perlu melakukan industrialisasi. Dengan adanya industrialisasi, maka akan ada produk turunan dari komoditas yang dimiliki Indonesia.
Sehingga menjadi nilai tambah yang akan menambah devisa negara dan bisa membuat Indonesia melompat menjadi negara yang semakin maju.
"Ternyata itungan 5 tahun ini, pertumbuhan kita cuma 5,3 persen. Kita punya dua hambatan, pertama kita belum optimal dari 5,3 persen. Dan kedua, harus ada kebangkitan jasa dan manufaktur. Kuncinya adalah ekonomi dengan nilai tambah," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
KPK mengungkap OTT yang menangkap 3 pejabat ATR BPN diduga terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
KPK mengungkap dugaan pemberian Rp1,5 miliar dari Bos Summarecon untuk pembukaan blokir dan pemecahan SHGB di Kabupaten Bogor.
BPOM menyebut sekitar 31 ribu sumber daya hayati Indonesia berpotensi menjadi produk kesehatan berbasis alam dan perlu hilirisasi riset.
KPK menahan Fahd Arafiq, bos Summarecon, hingga sejumlah pejabat ATR/BPN dalam kasus dugaan korupsi pengurusan HGB di Bogor.
DPRD Kota Jogja menyoroti keluarga kurang mampu yang memilih SD swasta. Pendidikan agama dan karakter menjadi salah satu pertimbangannya.
Jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Enggano belum teridentifikasi sebagai korban KM Arupadatu I. DNA masih didalami tim DVI.