Advertisement
Anggota DPR Kutuk Keras Eksekusi Mati TKI di Arab Saudi
Ilustrasi tenaga kerja wanita. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengutuk keras tindakan Pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati. Eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.
"Apalagi eksekusi mati itu dilakukan tanpa memberikan notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Republik Indonesia," kata Charles Honoris, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Advertisement
Menurut Cahrles, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, masih ada 13 WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.
"Pemerintah Indonesia harus mengupayakan agar apa yang telah dilakukan Arab Saudi terhadap Tuti, jangan sampai terjadi pada WNI lainnya," katanya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, protes yang telah disampaikan Pemerintah Indonesia ke Arab Saudi adalah sikap yang patut diapresiasi. Namun hal tersebut, kata dia, belum cukup untuk menaikkan posisi tawar negara Indonesia di mata Arab Saudi.
Pemerintah Indonesia, menurut Charles, perlu meninjau kembali beberapa rencana kerja sama terkait dengan pengiriman TKI ke Arab Saudi. "Ini semata-mata demi menjamin perlidungan WNI di luar negeri, yang menjadi perhatian Presiden Jokowi selama ini," katanya.
Calon anggota legislatif untuk DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III ini juga mengusulkan, sebaiknya Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penghapusan hukuman mati di dalam negeri, supaya ke depan RI mempunyai kapasitas moral lebih untuk memprotes setiap eksekusi mati yang mengancam WNI di luar negeri.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati kepada TKI Tuti Tursilawati, di Arab Saudi, pada Senin (29/10/2018), tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.
Kabar kematian Tuti Tursilawati ini diketahui setelah diunggah oleh akun Twitter @migrantcare, Selasa (30/10/2018).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Advertisement
Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
Advertisement
Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
Alasan Sepeda Motor dan Ojek Online Dilarang Masuk IKN
Ada Potensi Kerugian Negara Rp18,19 Triliun, Berikut 5 Fakta Temuan BPK
Penuhi Panggilan Penyidik Gabungan, Firli Dikawal Sejumlah Ajudan
Terjebak Banjir, Seorang Ibu dan Kedua Anaknya Dievakuasi
Advertisement
Penyidik Gabungan Periksa Firli Bahuri Hari Ini
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Pakar UGM: Banjir Bandang Berpotensi Meningkat, Pahami Faktor dan Upaya Mitigasinya
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Dua Tersangka Korupsi di Kemenkumham Diperiksa KPK
- 1 Polisi Korban Letusan Gunung Marapi Masih Belum Ditemukan
- Sempat Viral, Akhirnya Aceh & UNHCR Punya Solusi untuk Rohingnya
- Badan Geologi: Rekomendasi PVMBG Terkait Marapi Harus Dipatuhi
- KemenPPPA Ajak Seluruh Pihak Bersinergi untuk Cegah Kekerasan Seksual
- Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
- Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
Advertisement
Advertisement
