Pembebasan Suramadu Bermuatan Politik? Begini Jawaban Jokowi
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketujuh kanan) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kedelapan kiri) serta sejumlah ulama berjalan di atas Jembatan Suramadu di sela-sela peresmian pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018) - Antara Foto/Zabur Karuru Harianjogja.com, SURABAYA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan tarif Jembatan Suramadu. Jokowi menegaskan kebijakan ini bukan urusan politik tapi urusan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan.
"Kalau mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi Jembatan Non Tol di jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura itu, Sabtu (27/10/2018).
Kepala Negara menjelaskan, pada 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50%, tapi belum ada dampak bagi perekonomian Madura.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non tol," katanya. Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.
"Oleh karena itu kita putuskan digratiskan, dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Ia mengakui Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura, demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Tetapi dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.
Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi tapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.
"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," tegasnya.
Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan, informasi dari Kementerian PUPR sekitar Rp120 triliun per tahun. "APBN masih mampulah kalau segitu," katanya.
Sumber : Antara
