Advertisement
Pembebasan Suramadu Bermuatan Politik? Begini Jawaban Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, SURABAYA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan tarif Jembatan Suramadu. Jokowi menegaskan kebijakan ini bukan urusan politik tapi urusan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan.
"Kalau mau urusan politik, ya ntar saya gratiskan bulan Maret aja tahun depan. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, ini urusan investasi, ini urusan kesejahteraan, ini urusan rasa keadilan," kata Presisen Jokowi usai peresmian Jembatan Tol Suramadu menjadi Jembatan Non Tol di jembatan yang menghubungkan Jawa dan Madura itu, Sabtu (27/10/2018).
Kepala Negara menjelaskan, pada 2015 sudah digratiskan untuk sepeda motor, kemudian pada 2016 tarif untuk kendaraan roda empat dan lebih sudah dipotong 50%, tapi belum ada dampak bagi perekonomian Madura.
"Dampaknya kita lihat di lapangan, kalkulasi kami belum memberikan dampak yang signifikan. Kemudian ada masukan-masukan lagi agar dijadikan non tol," katanya. Setelah dihitung berapa pemasukan untuk setahun jalan tol itu ternyata tidak banyak dan jembatan itu dibangun dengan dana dari APBN.
"Oleh karena itu kita putuskan digratiskan, dengan harapan ketimpangan kemiskinan yang angka-angkanya kita lihat jauh dengan daerah di Jawa Timur yang lain akan berkurang," katanya.
Ia mengakui Gubernur Jatim sudah bekerja keras untuk Madura, demikian juga dengan para bupati sudah bekerja keras untuk Madura.
"Tetapi dampaknya belum signifikan. Kita ingin sektor turisme, sektor properti, investasi, bisa betul-betul bergerak di Madura. Terbuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya," katanya.
Ia mencontohkan ada investor berniat mengembangkan tebu di daerah Madura. Pernah ada investasi untuk penanaman tebu di Madura, dan sudah dimulai. Namun karena biaya logistik, biaya transportasi mahal, mereka batal melakukan investasi.
Menurut Presiden, negara tidak berhitung untung atau rugi tapi negara berhitung yang berkaitan dengan keadilan sosial, yang berkaitan dengan rasa keadilan, kesejahteraan itu yang dihitung.
"Jangan bawa hitung-hitungan selalu untung dan rugi. Negara tidak akan menghitung untung dan rugi, ini semuanya makro, keuntungannya dan benefitnya ada di masyarakat," tegasnya.
Mengenai biaya pemeliharaan, Presiden mengatakan, informasi dari Kementerian PUPR sekitar Rp120 triliun per tahun. "APBN masih mampulah kalau segitu," katanya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement