Advertisement
Prabowo Dukung Saksi Parpol Dibiayai Negara, Ini Alasannya
Prabowo menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018). - Suara.com/Yosea Arga
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Polemik tentang pemberian anggaran pemerintah untuk saksi dari partai politik dalam Pemilu 2019. Calon Presiden Prabowo Subianto sepakat apabila dana saksi ditanggung pemerintah. Menurutnya langkah itu dapat mendukung sistem politik yang selama ini diberatkan oleh dana.
Prabowo menjelaskan bahwa seharusnya sistem politik Indonesia tidak menelan biaya yang tinggi. Hal itu dilandaskan dengan pengetahuannya terhadap negara-negara besar yang sudah meninggalkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menelan biaya tinggi.
"Saya belajar ke Perancis, Inggris, Eropa Barat pemilihan tidak mahal. Untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling. Jadi anggota parlemen,” kata Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Menurutnya langkah tersebut sangat baik untuk mengurangi adanya calon legislatif yang terpilih hanya karena mengeluarkan biaya berkampanye yang tinggi. Oleh sebab itu dirinya menyepakati apabila ada alternatif untuk mengurangi ‘ongkos’ politik yang tentunya tidak juga memberatkan negara.
“Jadi bukan calon-calon yang punya duit, tapi yang capable dan disukai rakyat. Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung,” ujarnya.
Prabowo menyebut pernah mendukung pemilihan kepala desa secara tidak langsung. Hal itu menurutnya dapat mengurangi adanya peluang besar bagi pemilik modal untuk menentukan kepala-kepala daerah.
“Dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung jadi milih sekali saja begitu dia pilih. Itu namanya demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur,” pungkasnya.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
