Komnas HAM Desak Kampus dan Pesantren Bentuk Satgas TPKS
Komnas HAM meminta kampus, pesantren, dan ormas segera membentuk Satgas TPKS untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual.
Prabowo menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018). /Suara.com-Yosea Arga
Harianjogja.com, JAKARTA- Polemik tentang pemberian anggaran pemerintah untuk saksi dari partai politik dalam Pemilu 2019. Calon Presiden Prabowo Subianto sepakat apabila dana saksi ditanggung pemerintah. Menurutnya langkah itu dapat mendukung sistem politik yang selama ini diberatkan oleh dana.
Prabowo menjelaskan bahwa seharusnya sistem politik Indonesia tidak menelan biaya yang tinggi. Hal itu dilandaskan dengan pengetahuannya terhadap negara-negara besar yang sudah meninggalkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menelan biaya tinggi.
"Saya belajar ke Perancis, Inggris, Eropa Barat pemilihan tidak mahal. Untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling. Jadi anggota parlemen,” kata Prabowo di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu (24/10/2018).
Menurutnya langkah tersebut sangat baik untuk mengurangi adanya calon legislatif yang terpilih hanya karena mengeluarkan biaya berkampanye yang tinggi. Oleh sebab itu dirinya menyepakati apabila ada alternatif untuk mengurangi ‘ongkos’ politik yang tentunya tidak juga memberatkan negara.
“Jadi bukan calon-calon yang punya duit, tapi yang capable dan disukai rakyat. Yang untuk mengurangi ongkos politik saya dukung,” ujarnya.
Prabowo menyebut pernah mendukung pemilihan kepala desa secara tidak langsung. Hal itu menurutnya dapat mengurangi adanya peluang besar bagi pemilik modal untuk menentukan kepala-kepala daerah.
“Dulu kami mendukung pemilihan kades tidak langsung jadi milih sekali saja begitu dia pilih. Itu namanya demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi tidak ada kapitalis menentukan jadi bupati dan gubernur,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Komnas HAM meminta kampus, pesantren, dan ormas segera membentuk Satgas TPKS untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual.
Primbon Jawa menyebut Minggu Wage menjadi hari pantangan bagi weton Kamis Legi dan Kamis Pahing untuk acara penting.
Tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional, Hari Hipertensi Sedunia, dan Hari Telekomunikasi Sedunia. Berikut maknanya.
Beragam acara seru digelar di Jogja Minggu 17 Mei 2026, mulai wisata budaya, pameran seni, pesta buku hingga expo kendaraan listrik.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.
Dengan cakupan rute yang menjangkau wilayah Sleman hingga kawasan barat Kota Jogja, operasional Bus DAMRI Jogja–YIA diharapkan dapat mendukung mobilitas penumpa