Pertemuan Tahunan IMF-WB: Pemerintah Tawarkan Proyek Rp522 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah bakal menawarkan sejumlah proyek dengan skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) senilai US$34,8 miliar atau setara dengan Rp522 triliun, kepada investor asing dalam IMF-World Bank Group Annual Meeting 2018 di Bali.

CEO Unit Tim Fasilitasi PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan proyek yang ditawarkan kepada investor berasal dari berbagai sektor, mulai dari jalan tol, perkebunan, pariwisata, hingga bandara. 

“Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari daftar dalam pipeline PINA untuk dikerjakan pada tahun ini,” katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Kamis (4/10/2018).

Eko menambahkan dari sejumlah proyek dalam pipeline PINA, tim telah melakukan financial close untuk dua proyek. “Yang sudah financial close nilai proyeknya mencapai US$150 juta di bidang perkebunan dan renewable energy,” jelasnya.

Pertemuan tahunan IMF-WBG 2018, yang alokasi anggarannya mencapai Rp855 miliar, menjadi hajatan besar dengan multiplier effect yang menjanjikan karena bakal dihadiri sekitar 32.000 delegasi. Pemerintah pun tak ingin melewatkan kesempatan itu dengan menawarkan sejumlah proyek jumbo.

Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infra­struktur Prioritas Rainier Haryanto mengakui sejumlah proyek PSN yang membutuhkan pendanaan akan ditawarkan. “Ada beberapa, namun bukan kami yang menyiapkan daftarnya.”

Sebelumnya, Menteri Per­­hu­­bung­an Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya akan menawarkan sejumlah proyek, diantaranya tiga proyek light rail transit (LRT) dengan kisaran nilai investasi per proyek Rp5 triliun—Rp10 triliun.

“Namun ini sifatnya showcase, jadi kami tidak memiliki target tertentu,” ujarnya.

Project Consultant Asian De­ve­­lop­­ment Bank (ADB) Institute Eric Alexander Sugandi menjelaskan investor foreign direct investment (FDI) memiliki cara pandang investasi jangka panjang.

“Investor FDI akan melihat prospek return jangka panjang dari investasinya, termasuk faktor demand, kompetitor, upah tenaga kerja, permasalahan tenaga kerja, dan kepastian hukum,” ungkapnya kepada JIBI, Jumat (5/10/2018).

Walaupun punya cara pandang jangka panjang, katanya, mereka cenderung menyukai proyek-proyek infrastruktur yang balik modal dalam waktu lebih singkat dan risiko yang relatif lebih kecil.

“Saya pikir proyek-proyek infrastruktur di Indonesia masih menarik, tetapi mungkin para investor juga memperhitungkan faktor pemilihan presiden tahun depan. Mereka juga akan melihat realisasi dan return investasi proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan,” tuturnya.

Dengan demikian tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global yang memuncak, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena investor FDI akan impor bahan baku dan barang modal.

Ekonom Institute for Deve­lop­­ment of Economics and Finance Ahmad Heri menuturkan investor pasti akan memperhatikan capaian pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh pemerintah. “Dalam 4-5 tahun terakhir memang sudah ada beberapa infrastruktur yang sudah selesai, tetapi belum terlihat dampaknya,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana berharap pemerintah tetap menunjukkan keberpihakan terhadap pengusaha lokal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia