Advertisement
Amien Rais Mangkir Diperiksa Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet, Kubu Jokowi Beri Kritikan Seperti Ini
Mantan Ketua MPR Amien Rais berjalan keluar seusai mendatangi Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7). - ANTARA/M Agung Rajasa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mangkirnya politikus Amien Rais pada pemeriksaan kasus skandal hoaks Ratna Sarumpaet disayangkan oleh kubu oposisi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mangkir dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sebagai saksi atas tersangka aktivis Ratna Sarumpaet.
Advertisement
Juru bicara bidang Kepemudaan PSI, Dedek Prayudi menilai mangkirnya Amien Rais, dari panggilan polisi sebagai saksi dalam kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet adalah sebuah contoh buruk dari seorang senior kepada kaum pemuda dalam upaya penegakan hukum.
"Politik di Indonesia harus mengedepankan kejujuran dalam berpolitik. Membenarkan dan bahkan menyebarkan kebohongan, kebencian, fitnah, itu akan langsung berdampak pada perilaku masyarakat, terutama pemuda yang kini jumlahnya sangat besar dan dapat mengakses pemberitaan dengan mudahnya," kata Dedek dalam keterangannya, Sabtu (6/10/2018).
Oleh karena itu, ia meminta setiap politisi harus mendukung proses hukum kasus berita bohong tersebut, bukan mempersulit proses tersebut.
"Dalam demokrasi yang maju, hukum adalah panglima peradaban," tegasnya.
Kata dia, proses hukum kasus berita bohong yang diduga dilakukan oleh Ratna Sarumpaet ini harus dibuka seterang-terangnya kepada masyarakat, agar tidak terulang lagi kasus yang serupa.
"Harus terbuka gar menjadi pelajaran bagi pendewasaan kita dalam berdemokrasi," sambung pria yang juga Influencer TKN Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin itu.
Tidak ada yang perlu ditakuti, terlebih apabila kita tidak merasa bersalah. Hukum sudah menyediakan ruang bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan pembelaan.
"Kami meminta pak Amien Rais untuk dapat bersikap kooperatif dalam proses penegakan hukum, dalam hal proses pengusutan kasus berita bohong oleh tersangka ibu Ratna," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Okezone
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korupsi Pencairan Kredit BPR Kudus, KPK Sita Rp12,8 Milia dan Tanah
Oknum Kemenang Minta Uang Secara Berjenjang di Kasus Korupsi Kuota Haji
Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
Algoth: Rangkap Jabatan Tak Perlu Dipersoalkan
Advertisement
Gunakan BLT untuk Judol, 49 Rekening KPM di Tulungagung Dibekukan
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Berita Pilihan
- Modus Korupsi di BPR Bank Jepara Artha, Bermula dari Kredit Macet
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Advertisement
Kemantren Pakualaman Berhasil Turunkan Volume Sampah Berkat Mas Jos
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
- PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
Advertisement
Advertisement
