OPINI: Bank Indonesia dan Investasi
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
PDIP luncurkan tagline dan atribut milenial./Suara.com-Dwi Bowo Raharjo
Harianjogja.com, JAKARTA - PDIP menyiapkan sejumlah sanksi bagi kadernya yang berani membelot pada Pilpres 2019.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan seluruh kader dan calon anggota legislatif (caleg) dari partainya solid mendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres), Joko Widodo (Jokowi)-Ma\'ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Kalau di PDIP sampai saat ini kami belum melihat ada peristiwa kader PDIP yang secara resmi didaftarkan sebagai caleg di semua tingkatan melakukan pembangkangan politik dengan tidak mengikuti keputusan politik partai untuk mendukung Pak Jokowi dan Kiai Ma\'ruf Amin sebagai capres-cawapres," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Basarah berharap, kader PDIP bisa menjaga konsistensi dukungan ini. Ia tak mau ada kader yang membelot dengan mendukung pasangan capres-cawapres yang tak sejalan dengan sikap partainya, seperti yang terjadi pada sejumlah kader Partai Golkar.
"Mudah-mudahan konsistensi ini akan terus kami jaga sampai pemilu presiden selesai bulan April tahun depan," jelasnya.
Basarah mengingatkan, bila ada kadernya yang tak sejalan dukungannya di Pilpres 2019, PDIP telah menyiapkan sanksi tegas.
"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan, struktural pencopotan dari jabatan sturktural di DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun DPR RI sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yang berlaku di internal PDIP," ucapnya.
Seperti diketahui partai pendukung Jokowi-Ma\'ruf Amin seperti Golkar belakangan dikabarkan kadernya tak solid karena membelot mendukung Prabowo-Sandiaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Okezone
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi penuh waktu. Pendaftaran CPNS juga direncanakan mulai November 2026.
BPBD Banyumas mencatat 84 dari 121 desa terdampak kekeringan menyatakan kebutuhan air bersih tercukupi. Distribusi bantuan masih berlanjut di wilayah lain.
Pemerintah menyiapkan stimulus Rp31 triliun pada akhir 2026, mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan, BSU, hingga diskon tiket Nataru.
RAPBD DIY 2027 mengalokasikan 40,14% belanja untuk pendidikan. DPRD menyoroti penurunan bantuan keuangan hingga 33,65%.
Pengacara Irjen Ahrie Sonta memastikan kliennya kooperatif dalam kasus dugaan penyadapan Presiden yang turut menyeret eks Kapolri Listyo Sigit.