Advertisement
Dewan Akan Panggil MUI dan Kemenkes Cari Solusi Vaksin Rubella
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- DPR mendorong pemerintah untuk mencari bahan baru sebagai pengganti vaksin Measles Rubella saat ini yang dinyatakan MUI mengandung babi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irgan Chairu Mahfiz sangat memahami langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memperbolehkan penggunaan vaksin mengandung unsur babi. Hal itu disebabkan pemerintah belum menemukan vaksin yang mengandung bahan-bahan halal.
Advertisement
Irgan menjelaskan, MUI memiliki kewenangan untuk menguji kehalalan sebuah vaksin. Hal itu merupakan langkah darurat syariah karena Indonesia belum bisa menemukan vaksin yang halal selain vaksin yang tersedia dari India. Vaksin tersebut ialah vaksin imunisasi campak (measles) dan rubella (MR) dari Serum Institute of India (SII).
"Kita kondisinya sekarang tak ada ketersediaan vaksin yang halal, yang ada vaksin yang kita dapatkan dari serum pabrik India itu. Dan MUI membuka ruang, jika tak ada vaksin yang halal, itu bisa dinyatakan, dibolehkan atau mubah, ini darurat syariah. Jadi posisinya seperti itu," kata Irgan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (21/8/2018).
Menurut dia, peristiwa ini sempat terjadi sebelumnya pada vaksin meningitis yang akan digunakan oleh para calon jemaah haji pada Juli 2010 lalu. MUI menetapkan vaksin meningitis produksi GSK haram karena tercemar unsur babi. Solusi saat itu, pemerintah langsung mencari penggantinya yang tidak memiliki unsur haram di dalamnya.
Berkaca dengan itu, Irgan meminta kepada pemerintah untuk bisa mencari pengganti dari vaksin yang diimpor dari negara India tersebut.
"Kita minta kepada pemerintah agar segera mencari produk-produk yang bisa membuat umat Islam itu nyaman memakai vaksin rubella," ujarnya.
Ia menambahkan, komisi IX akan memanggil pihak Kementerian Kesehatan serta MUI untuk membicarakan terkait solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah guna mencari vaksin yang halal digunakan oleh masyarakat Indonesia.
"Komisi IX kita agendakan, awal September nanti untuk berbicara dengan Kemenkes, validitas dari rekomendasi yang dikeluarkan MUI, bagaimana solusinya. Apakah Kemenkes tetap menggunakan ini sepanjang belum ada, atau Kemenkes sudah bisa menemukan produk yanh halal untuk digunakan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Wilayah Jogja dan Sekitarnya, Jumat 29 Maret 2024
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
- Prabowo Akan Pasang Foto SBY di Istana Presiden Baru
- AHY Sebut Prabowo Minta Demokrat Siapkan Kader Terbaik untuk Duduk di Kabinet
- BMKG Prediksi Cuaca Kota Besar di Indonesia Cenderung Kondusif
- Korlantas Siapkan Rekayasa Antisipasi 70 Juta Kendaraan Mudik Lebaran 2024
- Jembatan di Baltimore AS Ambruk Ditabrak Kapal, Enam Orang Hilang, Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada Korban WNI
- Berikan Diskon Tambah Daya di Bulan Ramadan, PLN Dorong Petumbuhan Ekonomi
Advertisement
Advertisement