Advertisement
Hingga Maret 2018, KPK Sudah Proses 60 Anggota DPR dan DPRD Terkait Korupsi
Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, PALU-Selama Januari-Maret 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperoses sebanyak 60 orang anggota DPR dan DPRD terkait dengan tindak pidana korupsi.
"60 orang itu antara lain dari yang banyak DPRD Sumatra Utara yang telah kita tetapkan sebagai tersangka sebanyak delapan orang. Kemudian dari DPRD Kota Malang, itu juga puluhan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di Palu, Senin (9/7/2018).
Advertisement
Alex mengatakan puluhan anggota DPR RI dan DPRD yang tersandung kasus tindak pidana korupsi ini lagi-lagi adalah pilihan rakyat yang seharusnya bisa mengemban amanat yang diberikan oleh para pemilihnya.
"Ya kembali lagi, ini juga wakil rakyat nih, dulu siapa yang milih, kan gitu kan, ya harus hati-hati kalau milih kepala daerah dan wakil rakyat itu. Dan masyarakat harus dididik juga lebih agar cerdas dalam memilih," ujarnya.
BACA JUGA
Alasannya, kata Alex, bila pilihan masyarakat salah terhadap kepala daerah maupun wakil rakyat yang dipilihnya akan berdampak selama lima tahun kedapan bagi daerah mereka.
"Sekali kita salah memilih, ya sudah terima dampaknya. Hanya karena iming-iming Rp50 ribu untuk beli suara, tetapi yang kita rasa dampaknya adalah lima tahun ke depan," tegasnya.
Ia meminta para wartawan harus membantu memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat atau pemilih terkait dengan pesta demokrasi yang bakal dilakukan tahun 2019 mendatang, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
"Beri pencerahan kepada masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang benar gitu. Pimpinan yang benar. Itu juga menjadi salah satu langkah yang paling efektif untuk pencegahan korupsi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tiga Kapal Asing Ditangkap di Selat Malaka Rugikan Negara Miliaran
Desakan Proses Hukum Menguat Usai Dugaan Pelecehan di FH UI
Cuaca Pagi Terik Lalu Hujan Tiba-tiba Ini Penyebabnya
Ruang Digital Kampus Disorot Seusai Muncul Dugaan Pelecehan FH UI
Advertisement
Dana PIP 2026 Cair, Siswa SMA Bisa Terima hingga Rp1,8 Juta
Pajak Kendaraan Bekas Kini Lebih Mudah, Tak Perlu KTP Pemilik Lama
Candaan Digital Jadi Sorotan Kasus Dugaan Pelecehan di Kampus UI
Pulang dari Eropa dan Rusia Prabowo Bawa Kesepakatan Energi
Aliran CSR Disorot, KPK Dalami Dugaan Pemerasan Eks Wali Kota Madiun
Advertisement
Tanker Iran Tembus Hormuz Saat Klaim Blokade Memanas
Menaker Siapkan Kejutan May Day di Tengah Ancaman PHK
Poin Penting Sikap Komnas Perempuan Terkait Pelecehan Seksual FH UI
KAI Siapkan WiFi 5G di Kereta Jarak Jauh Mulai Juni
Pembahasan RUU Pemilu di DPR Mendadak Tertunda Tanpa Jadwal
Advertisement
Catat, Ini Poin Penting Haji 2026, Perubahan Kuota hingga Pola Tunggu
Berita Pilihan
- Kecelakaan Beruntun di Jalur Ngawi-Mantingan, Truk Tabrak Bus Mira
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
- Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
- Dapur MBG di Ngawi Meledak Timbulkan Luka Bakar, Diselidiki Labfor
- Pelecehan Seksual di FHUI Jadi Alarm Serius, Simak Kronologinya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Terjun ke Ceruk Enam Meter di Kalasan Sleman Saat Hujan
- FEB UI Masuk Empat Besar Dunia Sekolah Ekonomi Islam
- Kebakaran BYD di China Picu Kekhawatiran, Ini Risiko EV
- Polemik Tempo, NasDem DIY Bantah Isi Laporan dan Tegaskan Sikap
- Australia U-17 Tinggal Butuh 1 Poin ke Semifinal AFF
- Korut Kecam Jepang soal Denuklirisasi, Ketegangan Meningkat
- BPJS Kesehatan Luncurkan 8 Program Percepatan Layanan, Ini Daftarnya
Advertisement
Advertisement
