Advertisement
Jokowi Rapatkan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Ilustrasi HAM. - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Kasus pelanggaran HAM berat dibahas oleh Komnas HAM bersama sejumlah petinggi negara termasuk Presiden Joko Widodo. Kejaksaan Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik membahas penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).
Advertisement
"Kami bicarakan bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM berat yang sudah selama ini diselidiki Komnas HAM. Dan berkas penyelidikannya sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung," ujar Taufan seusai melakukan pertemuan tertutup.
Taufan menerangkan, dalam pertemuan siang ini Kepala Negara yang juga didampingi Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Praktikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.
BACA JUGA
Sementara dari pihak Komnas HAM dihadiri oleh enam orang komisioner.
"Dalam pembicaraan tadi, tentu saja kami awali dengan kami memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan perhatian, termasuk sudah mengundang keluarga korban [pelanggaran HAM berat] untuk hadir di Istana beberapa waktu yang lalu," kata dia.
Dalam pertemuan ini, Komnas HAM juga meminta Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM.
"Setelah itu baru kemudian memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak Kejaksaan Agung," ucap Taufan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Advertisement
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Advertisement
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Madiun Terkait Kasus Gratifikasi Proyek
KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
Laporan Warga Berujung Pemeriksaan Kajari Sampang oleh Kejagung
Advertisement
Prabowonomics Dibawa Prabowo ke WEF Davos Seusai Absen 10 Tahun
Berita Pilihan
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
- KPK Duga Modus CSR Dipakai dalam Aliran Dana Wali Kota Madiun
- OTT Madiun Seret Kepala Daerah hingga Swasta, Ini Rinciannya
Advertisement
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- REI DIY: Moratorium Lahan Sawah Jadi Tantangan Terbesar di 2026
- Basarnas Bakal Serahkan Black Box ATR PK-THT ke KNKT untuk Investigasi
- Lurah Sukoreno Kulonprogo Jadi Juru Damai Resmi Lewat Program NLP
- Musim Hujan Saat Puasa, Dokter Anjurkan Vitamin C dan Zinc
- Pembangunan Taman Budaya Bantul Dimulai 2026, Dilengkapi 10 Fasilitas
- Video Karung Uang di Pati Terungkap, KPK Tegaskan Itu Momen OTT
- Banjir Rendam Jalur Pantura Pati, Polisi Terapkan Rekayasa Arus
Advertisement
Advertisement
