Advertisement
Kepala BPIP Yudi Latif Mengundurkan Diri karena Hal Ini, Presiden Jokowi Belum Respons
Yudi Latif. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pihak Istana Kepresidenan menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif pada Jumat pagi.
"Jadi Pak Yudi Latif telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden tertanggal 7 Juni, tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri tanggal 8 Juni 2018. Surat itu di-CC ke Pak Mensesneg dan Pak Seskab," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Advertisement
Menurut Johan, Presiden Joko Widodo belum membaca secara resmi surat pernyataan pengunduran diri Yudi dari pucuk pimpinan di BPIP tersebut.
Dia menambahkan alasan pengunduran diri dalam surat yang diajukan Yudi adalah tingkat kesibukan yang lebih tinggi dari sebelumnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi badan setara kementerian.
BACA JUGA
"Tentu pengunduran diri hak setiap orang. Sampai saat ini Presiden belum merespons," ujar Johan.
Sebelumnya, Yudi mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial "Facebook" melalui pernyataan berjudul "Terima Kasih, Mohon Pamit".
Menurut Yudi, transformasi UKP-PIP menjadi badan membawa perubahan pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga serta hubungan antara dewan pengarah dan pelaksana.
"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian Yudi dalam pernyataan tersebut.
UKP-PIP direvitalisasi menjadi BPIP melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan pimpinan yaitu Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pelajar SMAN 5 Bandung Meninggal Diduga Tawuran di Cihampelas
Arus Mudik Mulai Terlihat di Jalur Pantura Pekalongan-Batang
Gilimanuk Macet Parah, Antrean Kendaraan Mudik Mengular hingga 10 KM
Kendaraan di Tol Regional Nusantara Meningkat Jelang Mudik 2026
Advertisement
Merespons Latihan AS-Korsel, Korea Utara Luncurkan 10 Rudal Balistik
Sambut 143 Juta Pemudik, Kemkomdigi Luncurkan Layanan MudikPedia 2026
Teror Aktivis KontraS, Peradi Minta Jaminan Keamanan bagi Penggiat HAM
AS Tarik 2.000 Marinir dari Jepang, Perkuat Serangan Lawan Iran
Info Mudik 2026, Puluhan Ribu Orang Mulai Tinggalkan Bali Menuju Jawa
Advertisement
Iran Ancam Balas Dendam Jika AS Berani Incar Mojtaba Khamenei
Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
Jalur Tol Fungsional Jogja-Solo dan Bawen Disiapkan Saat Lebaran
Advertisement
Arus Pantura Cirebon Mulai Naik H-7 Lebaran, Lalu Lintas Lancar
Berita Pilihan
- Tips Mudik Aman 2026, Gunakan Layanan 110 Jika Ada Gangguan
- Pulau Jawa Terancam Krisis Air, Bappenas Ingatkan Risiko Serius
- Serangan Air Keras ke Andrie Yunus Dinilai Ancam Demokrasi
- Terminal Jatijajar Prediksi Puncak Arus Mudik 18 Maret 2026
- Komisi III DPR Kecam Serangan Air Keras ke Aktivis KontraS
Advertisement
Rute Mudik Lebaran 2026 Jakarta ke Jogja via Gerbang Tol Purwomartani
Advertisement
Destinasi Wisata dengan Panorama Samudera dari Atas Karang Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Harga Minyak Melonjak, Defisit APBN 2026 Bisa Makin Lebar
- Ketua Komisi A DPRD DIY Apresiasi Kesiapan TNI Hadapi Lebaran 2026
- Sinergi TNI-Warga Srimulyo Bantul Sukses Bangun Jalan 541 Meter
- Minyak Zaitun Ekstra Murni Disebut Dukung Fungsi Kognitif Otak
- Laporan Media Inggris Sebut Mojtaba Khamenei Koma, Fakta Belum Terkuak
- Wisuda USD 2026 Luluskan 646 Mahasiswa Angkat Tema Berakar Mekar
- BBM Terancam Mahal, Prabowo Kaji Kebijakan WFH dan Pangkas Hari Kerja
Advertisement
Advertisement
