Advertisement
KPK VS POLRI : Demonstran Geruduk kantor DPD PDIP DIY
Sejumlah orang dari berbagai LSM di DIY berdemonstrasi depan kantor DPD PDIP DIY (JIBI/Harian Jogja - Ujang Hasanudin)
Advertisement
KPK VS POLRI, perwakilan dari berbagai LSM mendatangi kantor PDIP DIY.
Harianjogja.com, JOGJA-Sejumlah orang dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) di DIY mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DIY di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Badran, Jogja, Kamis (29/1/2015). Mereka menuntut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk menghentikan intervensi pada Presiden Joko Widodo.
Advertisement
Demonstran yang mengatasnamakan diri dari 'Rakyat Enggak Jelas Bergerak' itu melakukan orasi bergantian depan kantor DPD PDIP DIY.
"Tolak pelantikan Komjen BG [Budi Gunawan] sebagai Kapolri. Stop kriminalisasi terhadap KPK!," teriak salah satu demonstran, Tri Wahyu.
Demonstran yang diikuti 18 orang ini sebelumnya melakukan orasi di kawasan Tugu Pal Putih. Mereka kemudian berjalan kaki menuju kantor PDIP DIY dengan pengawalan polisi. Menurut Tri Wahyu, Presiden harus kembali pada komitmen pemberantasan korupsi sesuai yang tertera dalam program Nawacita, presiden harus menolak calon Kapolri yang terindikasi korupsi.
Sementara itu, Kepala Bidang Internal DPD PDIP DIY Dwi Wahyu mengatakan, pihaknya menyampaikan rasa trimakasih atas masukan dan kritikan warga Jogja, baik untuk presiden mau pun untuk PDIP selaku partai pendukung pemerintah. Dia juga sepakat dengan aspirasi demonstran mengenaiJokowi masih bisa dipercaya hingga saat ini.
Hanya, lanjut Dwi Wahyu, saat ini ada beberapa kasus menimpa lembaga KPK dan Polri. Pihaknya tidak tidak ingin ada kriminalisasi baik untuk KPK dan Polri.
"Sepakat siapapun oknum yang terkait dengan kasus hukum diberikan penanganan seadil-adilnya," kata dia.
Dwi Wahyu yang juga sebagai anggota DPRD DIY ini menyatakan akan menyampaikan aspirasi relawan Jogja kepada pengurus pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri Nusron Ajak Kepala Daerah Se-Sulawesi Berbagi Tanggung Jawab Selesaikan RDTR
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Advertisement
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
