Partai Demokrat Sebut PKS Lebih Baik Keluar dari Koalisi

07 Juni 2013 17:38 WIB Redaksi Solopos News Share :

[caption id="attachment_413559" align="alignleft" width="314"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/07/partai-demokrat-sebut-pks-lebih-baik-keluar-dari-koalisi-413556/spanduk-pks-antara-3" rel="attachment wp-att-413559">http://images.harianjogja.com/2013/06/SPANDUK-PKS-antara2.jpg" alt="" width="314" height="217" /> Foto Spanduk PKS Tolak Kenaikan BBM
JIBI/Harian Jogja/Antara[/caption]

JAKARTA-Satu persatu partai anggota Setgab mengusir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Golkar telah bicara bahwa anggota Setgab tak menghendaki PKS di koalisi, PD pun mengamini.

"Kalau sudah nggak sepaham di koalisi lebih baik keluar saja. Mereka harus ambil sikap terhadap koalisi dan menterinya. Sadar diri saja," kata Wasekjen PD Andi Nurpati, Jumat (7/6/2013).

Penolakan PKS atas kenaikan harga BBM sebut Nurpati melanggar kode etik koalisi. Kode etik mengharuskan parpol koalisi solid mendukung kebijakan pemerintah.

"Kesepakatan koalisi kan bersama-sama membangun untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.

PKS dinilai memainkan strategi politik, hanya menunggu untuk diberi hukuman tanpa berani mengambil keputusan keluar koalisi.

"Kalau bahasanya dikeluarkan malah akan jadi menguntungkan mereka, jadi bahan pencitraan," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini mengatakan PKS siap menanggung risiko dengan sikap penolakan kenaikan harga BBM. PKS bahkan siap kehilangan 3 menterinya di kabinet.

"Cabut mencabut menteri itu hak prerogatif presiden, bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh presiden ya kami menerima," katanya.