Advertisement
Partai Demokrat Sebut PKS Lebih Baik Keluar dari Koalisi
Advertisement
[caption id="attachment_413559" align="alignleft" width="314"]http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/07/partai-demokrat-sebut-pks-lebih-baik-keluar-dari-koalisi-413556/spanduk-pks-antara-3" rel="attachment wp-att-413559">http://images.harianjogja.com/2013/06/SPANDUK-PKS-antara2.jpg" alt="" width="314" height="217" /> Foto Spanduk PKS Tolak Kenaikan BBM
JIBI/Harian Jogja/Antara[/caption]
JAKARTA-Satu persatu partai anggota Setgab mengusir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi. Golkar telah bicara bahwa anggota Setgab tak menghendaki PKS di koalisi, PD pun mengamini.
Advertisement
"Kalau sudah nggak sepaham di koalisi lebih baik keluar saja. Mereka harus ambil sikap terhadap koalisi dan menterinya. Sadar diri saja," kata Wasekjen PD Andi Nurpati, Jumat (7/6/2013).
Penolakan PKS atas kenaikan harga BBM sebut Nurpati melanggar kode etik koalisi. Kode etik mengharuskan parpol koalisi solid mendukung kebijakan pemerintah.
"Kesepakatan koalisi kan bersama-sama membangun untuk kepentingan masyarakat," ucapnya.
PKS dinilai memainkan strategi politik, hanya menunggu untuk diberi hukuman tanpa berani mengambil keputusan keluar koalisi.
"Kalau bahasanya dikeluarkan malah akan jadi menguntungkan mereka, jadi bahan pencitraan," tutur dia.
Diberitakan sebelumnya anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini mengatakan PKS siap menanggung risiko dengan sikap penolakan kenaikan harga BBM. PKS bahkan siap kehilangan 3 menterinya di kabinet.
"Cabut mencabut menteri itu hak prerogatif presiden, bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh presiden ya kami menerima," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
