Dewan Pers Desak RI Bebaskan Jurnalis yang Ditahan Israel
Dewan Pers mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan tiga jurnalis yang ditahan Israel.
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma\'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). /ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA--Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti mencurigai dana kampanye Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo. Ia menduga dana kampanye berasal dari para pengembang properti.
Hal itu dikatakan Haris dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Rantai Korupsi dan Kejahatan Keuangan Oligarki Istana Negara. Haris menyebut dana kampanye Jokowi harus ditelusuri karena sebagai Capres petahana memiliki akses yang besar terhadap kekayaan negara.
"Sangat penting kita tahu sumber dana pilpres diperoleh. Terutama dari calon petahana karena dia punya akses yang sangat besar dari sumber-sumber keuangan negara," ujar Haris di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Haris menyebut kecurigaannya itu diperkuat dengan pernyataan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok, dikatakan Haris pernah menyebut Jokowi tidak akan bisa jadi gubernur atau presiden tanpa dukungan dana dari pengembang.
"Statemen Ahok itu tersebar di Youtube sehingga Ahok disebut sebagai gubernur Podomoro. Dana terbesar Jokowi maju di DKI dan Presiden berasal dari pengenbang, Lippo, Meikarta, Agung Podomoro dan Agung Sedayu," jelas Haris.
Karena itu Haris meminta agar aparat hukum mengaudit dana kampanye Jokowi di Pilpres 2019. Karena, kebijakan Jokowi selama menjabat gubernur dan presiden banyak menguntungkan para pengembang.
"Kebijakan pemerintah tidak dijalankan sesuai UU konstitusi tapi ke pengembang. Maka saya usulkan silakan cari tahu dan selidiki lebih jauh tentang dana kampanye yang dipakai oleh Jokowi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Dewan Pers mendesak pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan tiga jurnalis yang ditahan Israel.
AQUA resmi bubar setelah 30 tahun berkarier, menutup era musik pop dunia dengan warisan lagu “Barbie Girl”.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terus berkomitmen untuk mendekatkan sarana pelayanan kepada masyarakat luas.
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Panduan membaca hasil TKA Kemendikdasmen agar peserta didik memahami makna skor dan kategori penilaian akademik.
Dinas Kebudayaan (Disbud) Bantul kembali menggelar kegiatan Internalisasi Kesejarahan melalui Pembinaan Komunitas.