NASA Soroti Karhutla Papua, Emisi Karbon Tembus 35 Megaton
NASA menyoroti karhutla Papua yang meningkatkan polusi dan emisi karbon. BNPB mencatat 2.393 hektare lahan terbakar hingga 28 Oktober 2026.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (tengah) bersama Cawapres Sandiaga Uno dan petinggi partai pendukung mengangkat tangan saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 kepada awak media di kediaman Kertanegara, Jakarta, Kamis (18/4/2019). /ANTARA FOTO-Indrianto Eko Suwarso
Harianjogja.com, JAKARTA- Kubu Prabowo yang terus mendeklrasikan kemenangan pilpres secara sepihak dikritik rivalnya kubu Jokowi.
PDI Perjuangan mengimbau Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto untuk menghentikan klaim kemenangan secara sepihak tanpa pernah menunjukkan bukti rekapitulasi hasil penghitungan suara riil Pemilu 2019.
"Pak Prabowo mengklaim kemenangan sepihak, tapi tidak pernah bisa menunjukkan hasil rekapitulasi penghitungan suara riil Pemilu 2019, berdasarkan data C1," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Menurut Hasto, PDI Perjuangan mendapat informasi bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno sedang melobi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mendapatkan dokumen C1.
"BPN juga tidak kompak dengan menyebutkan tempat di mana rekapitulasi suara dilakukan. Karena itu, wajar jika publik menuduh klaim kemenangan yang dilakukan Pak Prabowo hanya tindakan provokasi tanpa bukti," katanya lagi.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan mengingatkan bahwa nilai kejujuran adalah indikator moral yang sederhana dalam politik. "Dengan sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi suara, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti, menjadi indikasi kebohongan dalam politik," katanya lagi.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma\'ruf Amin ini menambahkan, berdasarkan realitas tersebut di atas, maka Pusat Rekapitulasi "JAMIN" yang dilakukan TKN Jokowi-Ma\'ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi yang dilakukan berdasarkan dokumen otentik C1.
"Kami undang lima personel, yakni dua dari BPN dan tiga dari pengamat politik, serta disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa. Setelah itu, giliran kami yang datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," katanya pula.
Hasto menegaskan bahwa proses kampanye yang panjang selama delapan bulan, dan hasil hitung cepat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sudah dilakukan, maka kemenangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma\'ruf Amin sudah semakin pasti. "Tinggal menunggu hasil penghitungan suara secara manual dan keputusan KPU," katanya lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
NASA menyoroti karhutla Papua yang meningkatkan polusi dan emisi karbon. BNPB mencatat 2.393 hektare lahan terbakar hingga 28 Oktober 2026.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.
Peneliti menemukan 319 ekstensi Chrome yang mengalihkan pencarian melalui server perantara dan berpotensi memantau aktivitas pengguna.
Neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,36 miliar pada September 2026. BI menilai capaian ini memperkuat ketahanan eksternal ekonomi nasional.