Eksepsi Febrie Adriansyah Ditunda, Sidang Berlanjut 2 November
Hakim memutuskan eksepsi Febrie Adriansyah dipertimbangkan bersama putusan akhir. Sidang dugaan pemerasan dan TPPU berlanjut pada November.
Presiden Joko Widodo di Banten. /Okezone
Harianjogja.com, JAKARTA--Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) mengaku santai bila mendapat pertanyaan soal pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di acara debat keempat Pilpres 2019 yang digelar, malam ini.
Sebelum menghadapi rivalnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Jokowi sempat mengajak para cucuknya makan siang di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019).
"Ya, kami akan jawab nanti ya [bila disinggung pembubaran HTI]," kata Jokowi di lokasi.
Jokowi pun mengaku tak banyak melakukan persiapan apapun untuk menghadapi Prabowo dalam debat. Menurutnya dengan tema-tema yang disajikan sudah menjadi kesehariannya selama menjabat presiden 4,5 tahun pada periode pertama.
Debat ke-4 malam ini, akan diselenggarakan di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019) malam, sekitar pukul 08.00 WIB. Tema debat yang akan dibahas ialah ideologi, pemerintah, pertahanan/keamanan, dan hubungan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Hakim memutuskan eksepsi Febrie Adriansyah dipertimbangkan bersama putusan akhir. Sidang dugaan pemerasan dan TPPU berlanjut pada November.
Eko Suwanto mendorong DIY menetapkan 2027 sebagai Tahun Menanam dan mengaudit lingkungan untuk memperkuat mitigasi bencana.
PSS Sleman kebobolan 11 gol dalam enam laga Super League. Pieter Huistra membenahi pertahanan jelang menjamu Borneo FC Samarinda.
Pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 1,03 juta orang pada Mei 2026. MagangHub dinilai belum efektif dan perlu dibenahi.
Simak diskon tiket Nataru 2026/2027, mulai kereta api 30%, kapal PELNI 30%, PPN pesawat ditanggung pemerintah, hingga stimulus ASDP.
Bea Cukai mencatat 127 penindakan ekspor emas ilegal senilai Rp1,02 triliun. Bersama Polri dan ESDM, pemerintah memburu korporasi di balik jaringan tersebut.