DPR Gelar Paripurna Bahas RUU Pembentukan UU dan RUU Statistik
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.
Ilustrasi Ujian Nasional SD
Harianjogja.com, JAKARTA--Wacana penghapusan ujian nasional (UN) jika paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil menjadi presiden, mendapat penolakan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sandi pun tak ambil pusing dan menilai penolakan itu merupakan hal wajar.
Sandi mengatakan, kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia belum merata. Akibatnya UN hanya menjadi beban bagi siswa, guru dan sekolah lantaran hanya berfokus pada raihan nilai UN. Menurutnya, hal itu justru tidak adil dan tidak berimbang di tengah kualitas pendidikan yang belum merata.
"Kami memulai suatu langkah revolusioner untuk memutuskan menghapus UN tapi kami ganti dengan penelusuran minat dan bakat dan di situ akan terlihat perbedaannya. Di negara-negara maju sudah tidak ada UN karena satu pemborosan, itu biayanya besar sekali, ada banyak yang bocor dan lain sebagainya," kata Sandiaga.
Sandiaga juga menepis anggapan UN yang diperlukan guna menjadi tolak ukur pendidikan. Ia berujar, kualitas pendidikan tidak serta merta dapat diraih dengan penerapan standar melalui UN.
"Yang lebih penting pendidikan menghasilkan peserta didik yang tuntas berkualitas, memiliki kecerdasan, kecakapan, budi pekerti yg baik, ahklakul karimah. Ini bisa dilakukan bukan dengan standarisasi," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahaya jika ujian nasional dihapus karena tidak ada tolok ukur terhadap evaluasi belajar siswa.
"Kalau p[UN] mau dihapuskan, itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Tidak ada parameter untuk mengukur [pendidikan Indonesia] maju atau mundur," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/3/2019).
JK menjelaskan ujian nasional menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA); dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Ujian nasional juga menjadi salah satu cara untuk menjaga standar kualitas pendidikan secara nasional.
"Kita harus menjaga standar bahwa standar nasional dimana pun di Indonesia ini, bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD, SMP dan SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan sesuai kurikulum yang ada," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
DPR menggelar Paripurna Ke-12 dengan agenda RUU Tata Cara Pembentukan UU dan RUU Statistik. Komisi-komisi juga membahas sejumlah isu legislasi.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 18 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Perbanas menjuarai Campus League Futsal Jabodetabek 2026 setelah mengalahkan Gunadarma 1-0. Sejumlah tim putra dan putri melaju ke The Nationals di Jogja.
Jolin Angelia dan 12 wakil Indonesia lainnya memenangi laga pembuka Polytron Yogyakarta International Challenge (PYIC) 2026 di GOR Amongrogo.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 18 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Jadwal KRL Palur-Jogja Rabu 18 November 2026 tersedia 12 perjalanan. Simak waktu keberangkatan di 13 stasiun.