Pemkab Gunungkidul Kukuhkan 72 Anggota Paskibraka untuk HUT RI
Pemkab Gunungkidul mengukuhkan 72 anggota Paskibraka dari 22 sekolah untuk bertugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Jokowi bagikan bansos PKH dan BPNT di Cilacap, Jawa Tengah, Senin, (25/2/2019). /Ist- Dok Kemensos
Harianjogja.com, BANDUNG--Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada kriminalisasi ulama selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini. Hal itu dikatakannya saat menghadiri Deklarasi 20 ribu intelektual, relawan, dan rakyat Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Minggu (10/3/2019).
"Soal kriminalisasi ulama, saya sampaikan di sini bahwa tidak ada yang namanya kriminalisasi ulama, sebagai kaum intektual harus melawan isu tidak benar, saya sering disebut mengkriminalisasi ulama. Itu tidak benar," kata Jokowi dalam pidatonya.
Mengenakan kemeja putih, Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara hukum dan penegakkan hukum di negara ini tidak pandang bulu. "Negara kita ini adalah negara hukum. Ada bupati, anggota dewan yang masuk ke penjara. Kalau mereka salah maka harus dihukum karena negara ini negara hukum. Jangan sampai ada isu kriminalisasi ulama," kata dia.
Selain itu, Jokowi juga membantah isu yang mengatakan bahwa dirinya adalah antek asing. "Soal isu antek asin itu sudah ada sejak tahun 2015. Yang namanya Blok Mahakam yang dikelola lebih 50 tahun sudah 100 persen saya serahkan ke Pertamina. Blok Rokan di Riau juga. Lalu mana yang namanya isu antek asing," kata dia.
Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan terima kasih atas dukungan para kaum intelektual di Jawa Barat kepada dirinya. "Pagi hari ini saya sangat berbahagia dan saya berterima kasih saya sampaikan atas dukungan usahanya dari alumni perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan alumni SMA yang ada di Bandung dan di Jawa Barat. Mulai dari ITB Unpad, Unpar, Unpas, Unisba dan lain-lain," katanya.
Sekitar 20.000 alumni dari berbagai perguruan tinggi dan SMA di Jawa Barat, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Parahyangan dan UIN SGD Bandung akan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo-KH Ma\'ruf Amin.
Deklarasi dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma\'ruf Amin tersebut dilakukan di Monumen Perjuangan Rakyat atau Monju Jawa Barat, Kota Bandung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : antara
Pemkab Gunungkidul mengukuhkan 72 anggota Paskibraka dari 22 sekolah untuk bertugas dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI.
DPRD DIY mendesak sanksi tegas hingga pencabutan izin SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan MBG. Sebanyak 415 dari 424 SPPG telah ber-SLHS.
Dana Transfer ke Daerah atau TKD 2027 mencapai Rp735 triliun, naik Rp42 triliun, tetapi masih 20,1% di bawah alokasi 2025.
Bulog menyalurkan beras dan minyak goreng bagi penyintas gempa NTT. Bantuan mencapai 10 ton beras dan 1.000 liter minyak per kabupaten.
Gempa magnitudo 6,2 mengguncang Parigi Moutong. BPBD menyebut belum ada laporan rumah warga rusak, tetapi plafon dan dinding kantor PU terdampak.
Gubernur NTT Melki Laka Lena menetapkan status tanggap darurat gempa selama 14 hari, mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.