Perlinsos Digital, Pemerintah Targetkan 50 Persen Penduduk Terdata

Harianjogja.com, MAKASSAR—Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah masuk dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.

Perlinsos Digital dikembangkan pemerintah untuk memperkuat perlindungan masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih tepat sasaran.

"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak," ujar Saifullah saat peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10).

Data Perlinsos Digabung dari Sejumlah Basis

Saifullah menjelaskan pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data untuk membangun sistem Perlinsos Digital.

Data tersebut antara lain data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Integrasi berbagai sumber data tersebut ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos.

Masyarakat Bisa Usul dan Sanggah Data

Saifullah yang kerap disapa Gus Ipul mengatakan Perlinsos Digital juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemutakhiran data.

Masyarakat dapat melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.

"Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki," katanya.

Untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan menjadi Agen Perlinsos.

Agen tersebut dapat berasal dari ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

Selain registrasi ulang, sistem Perlinsos Digital dilengkapi mekanisme pengusulan dan sanggahan. Teknologi biometrik atau pengenalan wajah juga digunakan untuk membantu memverifikasi identitas penerima bantuan.

"Jadi kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah," ujarnya.

Digitalisasi Bansos Diuji Coba di Banyuwangi

Saifullah mengatakan digitalisasi bantuan sosial telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Setelah uji coba tersebut, penerapan sistem akan diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bansos berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara