Program MBG Jangkau 58,2 Juta Orang, DPR Soroti Ketimpangan Antardaerah
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018)./Antara-Sigid Kurniawan
Harianjogja.com, JAKARTA--Banyak pihak yang menganggap struktur dana APBN 2019 atau tahun politik karena akan menghadapi pemilu serta pilpres, terlampau populistik. Sebab, dananya lebih banyak dialokasikan untuk bantuan terhadap masyarakat.
Misalnya dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH), yang pada APBN 2019 uangnya mendapat penambahan. Menteri Keungan Sri Mulyani mengakui struktur alokasi belanja APBN tahun ini cenderung populistik. Baginya, hal itu bukan persoalan.
"Jadi populis juga sebenarnya enggak salah. Karena kan pada akhirnya para pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat," ujarnya dalam diskusi di Hotel Westin, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/2/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, pemimpin yang terpilih juga pastinya akan memenuhi apa yang diinginkan oleh pendukungnya. Maka dari itu, para pemimpin itu menggunakan APBN untuk merealisasikan janji-janji kampanye.
Namun, Sri Mulyani mengakui kebijakan populistik yang dilakukan pemerintahan saat ini tidak akan membuat APBN jebol. Karena, kebijakan itu bisa dikolaborasikan dengan dana swasta.
"Yang kemudian menjadi tantangan adalah, bagaimana pemerintah bisa membuat program yang terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di lain sisi, program-program itu dalam APBN bisa berkelanjuta," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Warga RW 07 Sapen, Demangan, mengembangkan bank sampah dan pertanian perkotaan untuk memperkuat adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.
BNPT menyalurkan sembako, membangun sumur bor dan MCK, serta memberikan edukasi antiradikalisme kepada warga terdampak banjir bandang di Padang.
DPRD Kota Jogja mendorong budidaya ikan berbasis teknologi dan hilirisasi produk untuk memperkuat produksi serta nilai ekonomi perikanan lokal.
DKPP menjadwalkan sidang empat perkara dugaan pelanggaran etik terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan wapres pada Pilpres 2024.
Hardjuno Wiwoho menyambut pengesahan UU Perampasan Aset. Ia menilai pemberantasan korupsi harus memastikan hasil kejahatan dikembalikan.