Penembakan di Islamic Center San Diego Tewaskan 5 Orang
Penembakan di Islamic Center San Diego menewaskan lima orang. KJRI San Francisco memastikan tidak ada WNI menjadi korban.
Inayah Wulandari Wahid di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019)./Suara.com-Stephanus Aranditio
Harianjogja.com, JAKARTA--Putri bungsu almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, menilai penolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) aneh.
Inayah melihat Fraksi PKS salah mengartikan setiap pasal yang ada dalam RUU tersebut. Sehingga PKS menilai RUU tersebut sebagai undang-undang yang mendukung perzinahan.
"Apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang membawa narasi bahwa ini adalah undang-undang pro zina, pro LGBT dan segala macam itu tidak benar, itu hanya miskonsepsi," Kata Inayah di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Putri bungsu presiden keempat itu juga mempertanyakan sikap penolakan PKS yang baru sekarang mempermasalahkan RUU Penghapusan Kekerasan Perempuan.
"Fraksi PKS itu ada di dalam pembuatan dari awal, mereka ada di situ, jadi kalau ngomongnya baru sekarang, kemarin kemana saja pak? Malah bukan saya yang ada di situ, justru saya ingin tanya ke mereka kenapa produk yang ada turut serta dalam membuatnya, sekarang anda mentahkan, kenapa?" ujar dia.
Senada dengan Inayah, koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) Ratna Batara Munti mengatakan DPR harus segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang disingkat RUU P-KS ini sebagai bentuk keseriusan parlemen terhadap korban kekerasan seksual.
"JKP3 mendukung DPR RI sebagai lembaga tinggi negara, pengemban suara rakyat, untuk membuktikan diri melalui manfaat kuasanya, melaui keberpihakan pada korban Kekerasan Seksual dengan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Ratna Batara
Untuk diketahui, Fraksi PKS di DPR menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. PKS menilai isi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual membuka peluang makin maraknya seks bebas.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan itu didasarkan pada alasan mendasar potensi pertentangan materi/muatan RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama yang dapat menimbulkan polemik di masyarakat luas saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Penembakan di Islamic Center San Diego menewaskan lima orang. KJRI San Francisco memastikan tidak ada WNI menjadi korban.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.