Dampak Bertambahnya Perusahaan Online Belum Jadi Perhatian Pemerintah

Harianjogja.com, SLEMAN-- Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat hampir sebagian besar perusahaan saat ini mengandalkan sistem online. Bahkan saat ini perusahaan online atau sejenis jual beli online terus bertambah. Kenyataan itu harus dipikirkan solusi terkait dampak bermunculannya usaha online.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menyatakan saat ini sistem ekonomi yang terbuka sudah tidak bisa dielakkan lagi seiring dengan perkembangan teknologi secara online. Bahkan transaksi salah satu perusahaan online di Indonesia saat ini ada yang mencapai Rp107 triliun.

Dampak yang ditimbulkan banyak perusahaan online antara lain berubahnya lapangan pekerjaan, terciptanya jenis pekerjaan baru seperti adanya ahli desain, ahli IT, videografer. Materi itu dibahas melalui diskusi penyerapan aspirasi masyarakat bertajuk Arah Pembangunan Bidang Ekonomi Berkelanjutan di Joglo RM Kapuas, Beran, Sleman, Selasa (29/1/2019).

"Tetapi juga banyak lapangan pekerjaan yang sudah mapan menjadi bubar. Seperti di Jogja Jakarta banyak fenomena toko yang tadinya ramai pengunjung sekarang jadi sepi karena kalah dengan yang jual beli online," terang dia dalam rilisnya, Jumat (1/2/2019).

Sebagian besar toko kini harus bermigrasi ke toko online. Akibatnya ada pengurangan jumlah karyawan secara signifikan, pemutusan hubungan kerja (PHK), kata Hanafi, menjadi fenomena yang tak bisa dielakkan di era saat ini. Padahal karyawan yang sebelumnya di-PHK tersebut belum tentua mampu beralih langsung ke pekerjaan baru yang kini bermunculan berkaitan dengan teknologi.

Akibatnya, banyak pekerjaan yang tidak sesuai kompetensinya. "Banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi perubahan ekonomi kita berubah cepat dan serba tidak pasti. Banyak yang mapan kemudian timbang, banyak yang baru-baru kemudian melejit sukses," katanya.

Hanafi menegaskan, dampak dari banyak perusahaan online itu belum sepenuhnya menjadi perhatian pemerintah. Seharusnya ada program yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung masyarakat yang terdampak dari perusahaan online sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan.

"Perlu banyak kebijakan, saluran, agar lapangan pekerjaan ini tidak mati tergilas oleh teknologi. Jangan sampai juga misalnya kita ini masih butuh banyak lapangan pekerjaan tetapi malah diserahkan kepada orang luar," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.