Demi Keselamatan, Pegawai Pemerintahan AS Diminta Secepatnya Tinggalkan Venezuela

Harianjogja.com, JOGJA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael Pompeo memerintahkan sebagian besar pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan Venezuela menyusul ancaman keselamatan setelah pemerintahan Donald Trump menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin tidak sah.

Pompeo awalnya mengejek permintaan Maduro agar semua diplomat AS meninggalkan Venezuela paling lambat Sabtu (26/1/2019) sore. Namun, Departemen Luar Negeri akhirnya menganjurkan pegawai pemerintah AS yang tidak memiliki urusan darurat secepatnya meninggalkan negara tersebut, Kamis (24/1/2019).

Kedutaan Besar AS di Caracas akan tetap beroperasi dengan staf utama. Departemen Luar Negeri memperingatkan warga AS di negara itu bahwa pemerintah hanya memiliki kemampuan terbatas untuk menyediakan layanan darurat kepada warga di sana, dan mereka harus  sangat mempertimbangkan untuk meninggalkan Venezuela.

Ketegangan meningkat sejak pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido menegaskan ia menjadi presiden sementara negara itu. Presiden AS Donald Trump dengan cepat mengakuinya sebagai pemimpin. Keputusan awal Pompeo untuk menjaga kedutaan terbuka menarik kecaman dari beberapa anggota Kongres.

Dalam surat bersama kepada Pompeo, Ketua Urusan Luar Negeri DPR Eliot Engel dan Perwakilan Michael McCaul dari Texas mengatakan keselamatan diplomat tidak boleh dikompromikan hanya demi membuat keputusan politik bahwa AS tidak lagi mengakui pemerintahan Maduro.

Pompeo mendapat ketenaran sebagai anggota kongres ketika dia menuduh Hillary Clinton, salah satu pendahulunya, mengabaikan peringatan keamanan di Benghazi, Libya, sebelum teroris membunuh empat warga as di sana pada tahun 2011.

Ditanya tentang perbandingan dengan Benghazi, Pompeo mengatakan pada komentator konservatif Laura Ingraham bahwa dia akan membuat keputusan yang tepat. Namun mantan Presiden Maduro akan tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengusir warga AS.

Pemerintahan Trump telah menghadapi teka-teki yang sama pada perekonomian Venezuela yang hancur, setelah menyiapkan langkah potensial, termasuk sanksi ekonomi baru dan menunjuk negara itu sebagai negara teroris.

Namun, pada saat ini, sanksi semacam itu ditujukan pada negara yang saat ini dipimpin oleh Guaido, pemimpin oposisi Maduro. Pompeo menggarisbawahi pesan itu pada hari Kamis dengan menawarkan bantuan kemanusiaan senilai US$20 juta bagi pemerintah yang telah menggantikan rezim Maduro.

Dengan mempertahankan sedikit pekerja di kedutaan, nasib para diplomat AS akan tetap menjadi fokus ketegangan. Seorang pejabat Partai Sosialis Maduro mengancam akan mematikan aliran listrik ke kompleks kedutaan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia