Persiapan Haji 2027, Saudi Minta Kontrak dan Visa Dipercepat
Arab Saudi menetapkan lima prioritas persiapan haji 2027, mulai percepatan visa hingga pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan data jemaah.
Petugas keamanan melarang para PNS Pemprov DKI yang akan parkir di gedung DPRD DKI Jakarta. /IST/Suara.com-Chyntia Sami B)
Harianjogja.com, SLEMAN - Kepala Satpol (Kasatpol) PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko menyampaikan kekesalannya dengan kebijakan baru yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, terkait larangan parkir bagi kendaraan milik PNS di Gedung DPRD Jakarta . Yani menganggap kebijakan itu tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
Akibat kebijakan itu, Yani pun ikut dilarang memarkir kendaraannya di gedung milik dewan yang lokasinya hanya bersebelahan. Padahal ia sudah biasa memarkir kendaraannya di gedung dewan dan pihak sekwan pun telah menyiapkan lahan parkir khusus untuk dirinya.
Setelah Anies mengeluarkan aturan, Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) bersikeras melarangnya memarkir kendaraan di gedung dewan hingga membuatnya geram.
"Aturan baru pamdal ini kok seperti Paspampres saja saya nggak boleh parkir. Memangnya dia nggak kenal sama saya. Semua nggak boleh kecuali yang berstiker," kata Yani, Selasa (15/1/2019).
Menurut Yani, pihak Pamdal hanya mengizinkan kendaraan dengan stiker khusus saja yang diperbolehkan memarkir kendaraannya di gedung dewan. Hingga kini ia belum mendapatkan stiker itu.
iAmenganggap pihak DPRD Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai larangan parkir bagi PNS . Meskipun aturan yang ada bertujuan untuk mendisiplinkan para PNS, sosialisasi dianggap penting untuk dilakukan sebelum proses eksekusi.
"Kalau kita mau fair oke silakan buat aturan yang jelas siapa yang boleh dan tidak boleh. Yang mana ada nggak sosialisasi ditempel di mana gitu? Sosialisasi dulu yang jelas jangan membingungkan masyarakat dan pegawai," ungkap Yani.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melarang seluruh PNS di lingkungan DKI Jakarta memarkir kendaraannya di tempat parkir Gedung DPRD Jakarta. Sebab, semenjak subsidi parkir di Lapangan Parkir IRTI dicabut, banyak PNS beralih memarkir kendaraan di gedung DPRD DKI Jakarta.
"Tidak bisa parkir di IRTI dengan subsidi bukan berarti parkir di DPRD Itu parkir untuk anggota dewan untuk pegawai dewan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Arab Saudi menetapkan lima prioritas persiapan haji 2027, mulai percepatan visa hingga pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan data jemaah.
Polresta Bandara Soetta membongkar laboratorium tembakau sintetis di Cibubur. Tiga tersangka ditangkap dengan barang bukti 177 gram.
Sejumlah kader Golkar Gunungkidul menolak hasil Musda XI dan menilai pelaksanaannya melanggar aturan AD/ART partai.
Inspektorat Daerah Klaten menggelar Gelar Pengawasan Desa Tahun 2026 di Merapi Resto, Selasa (10/11/2026)
Proporsi pekerja informal DIY mencapai 55,14% pada Agustus 2026. Disnakertrans menilai kenaikan itu perlu diikuti penguatan perlindungan kerja.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan 19 tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta.