Kubu Prabowo : Lebih Baik Melanggar HAM Ketimbang Indonesia Hancur

Harianjogja.com, JAKARTA – Kubu Prabowo memberi pembelaan soal isu HAM yang kerap digunakan untuk menyerang capres nomor urut 02 tersebut.

Komisi Pemilihan Umum telah menentukan tema debat pertama yang dilakukan pada 17 Januari mendatang. Peserta pemilihan presiden nantinya akan ditanya salah satunya terkait hak asasi manusia. Prabowo Subianto yang selalu dikaitkan masih melanggar isu ini tidak terlalu khawatir.

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Indonesia Adil Makmur Djoko Santoso mengatakan bahwa pada 1998 saat terjadi penculikan serta penghilangan aktivis, Prabowo yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus bertugas untuk menyelamatkan negara.

“lima tahun saya pernah ditanya lebih pilih melanggar HAM atau negara runtuh. Saya pilih melanggar HAM karena hanya saya yang disalahkan dibandingkan jutaan warga terancam. Itu krisis yang harus dihadapi,” katanya di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Terlebih, saat itu Indonesia sedang terjadi krisis dan peralihan orde sehingga apabila Prabowo dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab dalam penculikan, itu Djoko anggap bukan pelanggaran yang berat. Tentu hal ini berbeda jika hal tersebut dilakukan sekarang.

Perbandingan dulu dan sekarang jelas Djoko adalah karena kini Indonesia sudah stabil, tenang, dan tidak ada kekacauan. Ini jauh berbeda saat krisis kepercayaan dulu. Apalagi tidak ada fakta hukum bahwa Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra telah melakukan pelanggaran.

Djoko yang pernah menjadi Panglima TNI sebenarnya heran kenapa hanya lima tahun terakhir saja Prabowo diembuskan kabar bohong tersebut. “Dulu waktu bersama Megawati menjadi calon wakil presiden lolos-lolos saja,” jelasnya.

Sementara itu Djoko telah menginstruksi anggota tim sukses melarang menyebarkan berita bohong atau kampanye hitam pada masa kampanye ini.

Oleh karena itu, jika ada orang yang menyebarkan kabar bahwa Presiden Joko Widodo adalah PKI maka bukan perbuatan dari anak buahnya. Dia percaya Jokowi bukan organisasi yang dilarang pemerintah karena capres petahana saat itu baru berusia 4 tahun sehingga tidak mungkin terlibat.

“Opisisi mengritisi kinerja inkumben dan inkumben besarkan prestasi itu wajar. Cuma harus dengan cara yang sehat,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com