Isu Poligami, Farhat Abbas : PSI Rugikan Jokowi

Harianjogja.com, JAKARTA- Gara-gara polemik soal isu poligami, sesama kubu Jokowi pecah suara.

Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pengacara kondang Farhat Abbas menilai pernyataan Ketua Umum PSI Grace Natalie soal larangan poligami dapat merugikan calon presiden pasangan nomor urut satu Joko Widodo.

Sebab kata Farhat, seakan-seakan Jokowi melarang poligami bagi rakyat Indonesia.

"Pernyataan pernyataan Ketua Umum PSI ini merugikan Jokowi jadi seolah olah nanti pak Jokowi melarang poligami," ujar Farhat seusai menghadiri Haul Ke -9 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Konsolidasi Caleg Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu 2019 di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (17/12/2019).

Karena itu ia menyebut pernyataan Grace merugikan pasangan capres -cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Farhat menyarankan kepada PSI untuk tidak banyak bermimpi dan membuat kontroversi yang dapat merugikan Jokowi. Pasalnya PSI merupakan partai baru yang belum mempunyai kursi.

"Jadi pernyataan Grace itu merugikan Jokowi dan sebagai partai kecil yang belum punya kursi nggak usah terlalu banyak mimpi dan cerita belum jadi apa apa sudah mau membuat satu kontroversi dengan cara cara itu dan ini sangat merugikan pak Jokowi dari awal saya sudah minta [dikeluarkan]," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie sebelumnya menegaskan, bakal memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif hingga aparatur sipil negara (ASN).

"PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tak akan ada kader, pengurus, dan anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami," ujar Grace dalam pidato politiknya pada Festival 11 di Surabaya, Selasa (11/12/2018) malam.

Ia menegaskan, akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membolehkan poligami. Riset LBH APIK tentang poligami, kata dia, menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan, termasuk menyakiti perempuan anak yang ditelantarkan.

"PSI tidak ingin negara secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, dan kami percaya perjuangan keadilan dan penghapusan diskriminasi harus dimulai dari keluarga, dari rumah," ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com