Prabowo Serahkan Kunci Rafale hingga A400M untuk Perkuat TNI AU
Presiden Prabowo menyerahkan simbolis pesawat Rafale, Falcon 8X, dan A400M kepada TNI AU di Halim Perdanakusuma.
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi. /Ist-Dok Pemkab
Harianjogja.com, JAKARTA- Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dikabarkan tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim Penindakan menangkap tujuh orang dari di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/10/2018).
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan dari OTT tersebut disita sejumlah barang bukti yakni transaksi transfer dan uang tunai diduga terkait kasus suap.
"Tujuh orang [diamankan]. Barang buktinya bukti transfer dan uang," kata Basaria dikonfirmasi, Rabu (24/10/2018) malam.
Dari informasi yang dihimpun, tujuh orang yang diamankan salah satunya diduga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Adapun uang yang diamankan belum diketahui jumlah nominalnya tersebut. Dugaan uang tersebut digunakan sebagai suap dengan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah Cirebon.
"Ini terkait dengan jual beli jabatan," tutup Basaria
Menurut Informasi, para tujuh orang yang diamankan langsung dibawa ke Gedung KPK, malam ini pula. Hingga kini para awak media masih menunggu tujuh orang yang diamankan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : suara.com
Presiden Prabowo menyerahkan simbolis pesawat Rafale, Falcon 8X, dan A400M kepada TNI AU di Halim Perdanakusuma.
Cuaca panas bisa memengaruhi baterai mobil listrik. Simak 6 cara menjaga baterai EV tetap awet dan efisien saat suhu ekstrem.
Pemkab Kulon Progo berkomitmen selalu proaktif dalam penyelesaian terkait kepentingan masyarakat tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-kehatian
Alex Rins mengaku syok melihat kecelakaan horor Alex Marquez di MotoGP Catalunya 2026 hingga jantungnya seperti berhenti berdetak.
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.