OJK Ingatkan Risiko Paylater dan Pinjol di Tengah Lonjakan Pembiayaan
OJK mengingatkan risiko pembiayaan digital. Nilai paylater mencapai Rp13,61 triliun dan pinjaman daring Rp106,94 triliun pada Agustus 2026.
Jokowi dan Ma'ruf Amin./Bisnis-Yodie Hardiyan
Harianjogja.com, JAKARTA-Tim Kampanye Daerah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (TKD capres-cawapres) Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin sampai saat ini telah terbentuk di 24 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.
"TKN (Tim Kampanye Nasional) akan segera memberikan surat keputusan terhadap TKD yang telah terbentuk," kata Wakil Ketua TKN capres-cawapres Jokowi-Ma\'ruf, Arsul Sani, di Posko Pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (14/9/2019).
Menurut Arsul, Sambil menunggu terbitnya surat keputusan (SK), TKD tingkat provinsi sudah bisa bekerja memproses pembentukan TKD tingkat kabupaten dan kota. "Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan waktu, sejalan dengan waktu tahapan persiapan pemilu yang telah ditetapkan KPU," katanya.
Ketika ditanya soal kepala daerah dari partai politik, posisinya di mana di TKD, Arsul mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU, kepala daerah tidak boleh berada di dalam TKD. TKN Jokowi-Ma\'ruf, kata dia, akan berkonsultasi dengan KPU dan Bawaslu, meminta penjelasan di mana posisi yang paling tepat untuk kepala daerah yang tidak melanggar aturan.
"Dalam PKPU, mengatur kepala daerah bisa melakukan kampanye pada masa kampanye, tapi harus mengambil cuti saat berkampanye," kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Berdasarkan jadwal tahapan persiapan pemilu 2019 yang telah ditetapkan KPU, pengambilan nomor undian untuk pasangan capres-cawapres akan dilakukan pada 21 September serta kampanye akan di mulai pada 23 September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
OJK mengingatkan risiko pembiayaan digital. Nilai paylater mencapai Rp13,61 triliun dan pinjaman daring Rp106,94 triliun pada Agustus 2026.
Jogja Expo 2026 membuka peluang UMKM DIY memasuki rantai pasok haji dan umrah. Kerja sama awal yang terbentuk mencapai sekitar Rp1 miliar.
Simak cara cek status penerima BPNT Rp600.000, syarat kepesertaan, penyebab bantuan belum masuk rekening, dan langkah penarikan tunai.
Ganti rugi pengadaan tanah Tol Solo-Jogja di Sleman mencapai Rp19,5 miliar untuk 11 objek di Moyudan dan Gamping.
PDIP mendukung putusan MK yang memerintahkan revisi UU Peradilan Militer dalam dua tahun untuk memperjelas yurisdiksi peradilan.
SAPMA Pemuda Pancasila DIY bersama BPBD Gunungkidul menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Nglipar.