Kredit Mobil Baru dan Bekas Melemah, OJK Soroti Dampak PHK
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Jokowi-Prabowo, Ilustrasi./Bisnis Indonesia-Husein P
Harianjogja.com, JAKARTA- Pilpres tahun depan diyakini bakal minim peserta. Salah satu aktivis HAM mengajak masyarakat tidak menggunakan hak pilih jika hanya ada dua capres.
Aktivis hak asasi manusia (HAM) yang juga Direktur Lokataru, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk Golput di Pemilihan Presiden (Pilpres 2019). Tidak menentukan hak pilih dilakukan jika kandidat capres dan cawapres dalam Pilpres 2019 hanya dua pasangan calon.
Hingga sekarang hanya dua kandidat capres yang berpeluang besar untuk bertarung dalam kontestasi nasional nanti. Mereka adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Apalagi, menurutnya situasi politik nasional terkini sengaja mengkondisikan kandidat hanya dua atau tuga pasangan calon. Sehingga masyarakat tak punya pilihan lain.
“Hari ini belum tahu siapa penatang Jokowi. Tetapi aturan undang-undang elektoral kita maksimal yang bisa maju cuma tiga kandidat. Melihat situasi politik sekarang, parpol terbelah menjadi dua kubu, yakni yang nasionalis dan kubu Islamis,” kata Haris dalam diskusi bertajuk Mencari Capres Anti Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Bahkan, lanjutnya, hingga saat ini belum ada kandidat yang berani deklarasi sebagai pasangan capres yang akan bertarung. Para elit politik sengaja saling menunggu untuk menyampaikan ke publik pasangan capresnya hingga mendekati waktu pendaftaran, sehingga tak banyak kandidat yang maju.
“Situasinya sengaja dibuat diakhir-akhir baru ada pasangan capres, sehingga nanti masyarakat dihadapkan pada situasi mau nggak mau cuma ada dua pilihan. Nanti masyarakat juga akan dihadapkan, anda dipihakbyang mana, pancasila atau Islami,” ujar dia.
Oleh karena itu, aktivis HAM dan mantan Koordinator Kontras ini mengajak masyarakat untuk bersikap golput jika pilihan pasangan capres yang ada nanti tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Sikap politik Golput itu dilakukan dengan datang ke TPS saat pemilihan namun tidak menyoblos pilihan yang ada.
"Nanti anda lihat dua pasangan calon yang ada tidak merepresentasikan persoalan kita di masyarakat, anda boleh coblos di pinggir-pinggir, anda datang ke TPS Anda berkontribusi," terang dia.
Haris mengimbau masyarakat agar lebih cerdas dan jeli dalam melihat kandidat capres dan cawapres, jangan mudah percaya dengan slogan slogan dalam kampanyenya. Namun cek track record kandidat lebih detail. Bahkan setiap kandidat berkoar koar soal antikorupsi, namun tak punya komitmen.
"Kalau ada yang bilang anti korupsi, nah cek dulu itu," kata dia.
Dia mencontohkan hasil Pilkada Makassar beberapa waktu lalu. Masyarakat banyak memilih kotak kosong dan yang menang adalah korak kosong.
"Saya usulkan, masyarakat tidak usah takut kalau capres maju orang-orang yang tidak punya komitmen, tidak punya pengalaman, tidak pernah berdarah-darah, berkeringat lawan korupsi. Lihat di Makassar mereka coblos kotak kosong,” tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara
OJK mencatat pembiayaan mobil multifinance turun 3,61% hingga Mei 2026. Dampak PHK dinilai menjadi salah satu tantangan industri pembiayaan.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.
Kabupaten Bantul akan memasok 250 ton sampah per hari untuk mendukung operasional PSEL Piyungan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.