Tambang Emas Ilegal di Sungai Batang Tebo Ditindak, Sarana Tambang Dimusnahkan
Polres Bungo memusnahkan sarana PETI di Sungai Batang Tebo, termasuk alat penyaring emas dan tangki minyak berkapasitas 1.000 liter.
Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) saat panen raya padi di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Senin (09/04/2018). /Antara-Andreas Fitri Atmoko
Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat julukan Pahlawan Desa dari masyarakat Pandeglang karena dianggap berjasa besar dalam melahirkan Undang-Undang Desa.
"Kita sadar, UU Desa ini tak jatuh begitu saja dari langit. Melainkan karena rekomendasi dari Pak SBY saat menjabat presiden dulu. Dengan UU itu, setiap desa mendapat anggaran pembangunan Rp1 miliar lebih," kata warga Pandeglang Banten, Endan Sunandar, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
Hal tersebut ia sampaikan dalam dialog warga dengan SBY yang tengah menggelar lawatan Tour de Banten di Pandeglang. Menurut Endan, dia adalah saksi lahirnya UU Desa, sebab kala itu ia menjabat kepala desa di Kecamatan Bojong. "Dulu, pada tahun 2010, banyak kepala desa datang berbondong-bondong ke Jakarta menuntut pemberlakuan UU Desa. Saya masih ingat pembicaraan kami di Istana waktu itu. Kami disambut baik oleh Pak SBY, dan beliau langsung mengeluarkan rekomendasi agar UU itu segera disahkan," katanya.
Endan mengatakan, dengan adanya UU Desa itu pembangunan di daerah perdesaan bisa ditingkatkan. "Sudah miliaran terbangun di Bumi Pertiwi berkat jasa Pak SBY. Kami sangat berterimakasih sekali. Pak SBY pantas disebut pahlawan desa," katanya.
SBY yang datang didampingi Ani Yudhoyono dan rombongan DPP Partai Demokrat, juga berterimakasih atas apresiasi itu. Menurutnya, pembangunan bangsa ini memang seharusnya dilakukan dengan berkeadilan. "Saat kota maju, desa juga harus ikut maju, agar semua rakyat Indonesia bisa hidup makmur dan sejahtera. Karena itulah kita melahirkan UU Desa agar pedesaan bisa menjadi ujung tombak pembangunan," katanya.
Dengan kebijakan itu, kata SBY, desa bisa mendapat anggaran yang cukup untuk melakukan pembangunan. Namun anggaran itu harus benar-benar dialirkan secara merata. "Jangan sampai ada yang dapat ada yang tidak. Tidak boleh. Semua desa butuh anggaran, untuk membiayai pembangunan infrastruktur di setiap desa itu. Dengan begitu, harapannya semua rakyat bisa hidup makmur, sejahtera dan meningkat taraf hidupnya," kata SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Polres Bungo memusnahkan sarana PETI di Sungai Batang Tebo, termasuk alat penyaring emas dan tangki minyak berkapasitas 1.000 liter.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.