Tok, DPR Resmi Sahkan UU Pengaturan Reforma Agraria
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
Pada 2013 pemerintah membutuhkan 60.000 PNS yang akan ditempatkan di kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. (Ilustrsi google.news)
http://images.harianjogja.com/2013/02/B-pns-370x277.jpg" alt="" width="370" height="277" />JAKARTA—Pada 2013 pemerintah kekurangan 60.000 tenagahttp://www.harianjogja.com/baca/2013/02/19/wah-setahun-anggaran-makan-dan-minum-skpd-klaten-telan-rp13-miliar-380769"> PNS untuk mengisi beberapa kementerian, lembaga pemerintah dan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb) Azwar Abubakar, di Jakarta, Kamis (21/2/2013).
“Formasi penerimaan PNS ada 60.000 lowongan, dengan persentase 40 persen untuk pusat dan 60 persen di daerah,” kata Azwar Abubakar.
Sebanyak 40.000 lowongan PNS dibuka untuk daerah, sementara sisanya untuk pusat.
Penerimaan lowongan PNS untuk 2013 lebih berpeluang daripada 2012 karena moratorium PNS sudah dicabut.
Selain itu, formasi penerimaan PNS kali ini, diyakini Azwar, dapat menciptakan pengetatan pegawai dengan pertimbangan jumlah PNS pensiun sebanyak dua kali lipat dari jumlah penerimaan.
“Kalau yang pensiun sekira 120.000 orang dan yang kami terima 60.000 pegawai, maka itu dapat membantu secara bertahap untuk birokrasi tersebut menerima PNS sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Terkait proses rekrutmen PNS, ia menegaskan sekali lagi bahwa diharapkan tidak ada upaya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Proses penerimaan PNS harus adil, tidak boleh ada yang titip, menyediakan jatah. Kesempatan menjad PNS merata bagi anak bangsa,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menekankan harus ada pengawasan ketat selama proses uji seleksi. Pemerintah rencananya mulai membuka lowongan CPNS 2013 pada Juni. (Antara/nj)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPR resmi mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/9/2026).
G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan energi. Trump kemudian membatalkan rencana larangan ekspor solar AS.
Kunjungan wisman ke YIA mencapai 13.876 pada Agustus 2026. Pemda DIY membidik pasar baru dan menjajaki sejumlah rute langsung.
Kapolri Suyudi Ario Seto melantik dan memimpin sertijab 27 perwira tinggi Polri untuk jabatan utama Mabes Polri dan Kapolda.
DPRD Gunungkidul segera membahas tiga Raperda baru tentang rokok, pariwisata, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menhub Dudy Purwagandhi menyiapkan aturan keselamatan transportasi, termasuk asesmen direksi dan komisaris operator transportasi publik.