Gadi Eisenkot Ditunjuk Bentuk Pemerintahan Baru Israel, Netanyahu Terdesak

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Israel Isaac Herzog menunjuk Gadi Eisenkot, rival politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu pada 27 Oktober 2026 menghasilkan parlemen tanpa mayoritas yang jelas.

Penunjukan tersebut menjadi tantangan bagi Netanyahu yang berupaya mempertahankan kekuasaan. Koalisi religius-nasionalis yang dipimpinnya kehilangan mayoritas kursi, meskipun masih menjadi blok terbesar di parlemen.

Eisenkot, mantan kepala militer Israel, memperoleh dukungan terbanyak dalam proses pencalonan. Dukungan itu juga datang dari para pemimpin partai Arab, meskipun Eisenkot sebelumnya menolak bergabung dengan partai-partai tersebut.

Juru bicara Presiden Isaac Herzog mengatakan Eisenkot akan dipanggil ke Kediaman Presiden untuk menerima mandat pembentukan pemerintahan.

"Presiden Herzog telah mengundang Gadi Eisenkot ke Kediaman Presiden, di mana ia akan diberi tugas untuk membentuk pemerintahan besok," kata juru bicara tersebut.

Dalam unggahan di platform X, Eisenkot menyatakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru.

"Sekarang saatnya untuk membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa kita layak mendapatkannya."

Tiga Opsi Koalisi Eisenkot

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan. Masa tersebut dapat diperpanjang selama 14 hari apabila diperlukan.

Namun, upayanya diperkirakan tidak mudah. Salah satu pilihan yang tersedia adalah membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan partai-partai Arab dalam pemungutan suara untuk isu-isu penting.

Pilihan lainnya ialah menjalin koalisi dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang selama ini dijauhi Eisenkot dan sekutunya. Ia juga dapat mempertimbangkan pembentukan pemerintahan persatuan bersama Netanyahu.

Meski demikian, para analis menilai ketiga opsi tersebut memiliki peluang kecil untuk terwujud.

Apabila Eisenkot gagal, kandidat lain dapat diberi kesempatan membentuk pemerintahan. Jika upaya tersebut juga tidak berhasil, parlemen dapat mengajukan kandidat berikutnya.

Keseluruhan proses memiliki batas waktu sekitar 100 hari. Jika tidak ada kandidat yang berhasil membentuk pemerintahan, Israel akan kembali menggelar pemilu.

Hasil pemilu menunjukkan Partai Likud pimpinan Netanyahu memperoleh 27 kursi, terbanyak di antara partai tunggal lainnya di Knesset yang memiliki 120 anggota. Namun, koalisi religius-nasionalis yang lebih luas hanya mengumpulkan 53 kursi, masih di bawah ambang mayoritas 61 kursi.

Sementara itu, Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot meraih 21 kursi dan menjadi partai terbesar kedua. Koalisinya, yang terdiri dari empat partai dengan basis pemilih Yahudi dari spektrum kiri-tengah hingga sayap kanan, memperoleh 48 kursi.

Dua partai yang mewakili minoritas Arab di Israel meraih total 19 kursi, jumlah yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Eisenkot Kritik Kebijakan Netanyahu

Gadi Eisenkot, 66, merupakan putra imigran Maroko. Jika berhasil menjadi perdana menteri, ia akan menjadi pemimpin pertama Israel dari komunitas Mizrahi, yakni kelompok Yahudi yang memiliki akar keluarga di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Eisenkot dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tidak banyak mencari publisitas. Ia baru memasuki dunia politik pada 2022.

Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Eisenkot sempat bergabung dalam kabinet perang Netanyahu. Namun, ia kemudian kembali ke kubu oposisi.

Dari posisi tersebut, Eisenkot secara terbuka mengkritik kepemimpinan Netanyahu, termasuk pengelolaan operasi militer Israel di Gaza. Ia juga telah menyatakan tidak akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Netanyahu.

Kehidupan keluarganya turut terdampak konflik sejak 2023. Seorang putra dan dua keponakan Eisenkot tewas ketika bertempur di Gaza.

Dalam kampanye politiknya, Eisenkot mengandalkan rekam jejak di bidang keamanan. Ia mengemukakan doktrin Dahiyeh, yakni pendekatan yang menggunakan kekuatan tidak seimbang sebagai respons terhadap serangan.

Doktrin tersebut pernah diterapkannya ketika menjabat komandan militer selama perang Israel melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon pada 2006.

Selain mengkritik kebijakan militer Netanyahu, Eisenkot juga menyoroti kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina yang meningkat sejak 2023. Kekerasan tersebut turut memperburuk hubungan Israel dengan sejumlah negara Barat.

Eisenkot juga menentang dua mitra koalisi sayap kanan Netanyahu, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Keduanya telah menghadapi sanksi dari sejumlah negara Barat terkait tuduhan menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Reuters