DWS Nilai Dugaan Penyadapan Presiden Bisa Mengarah ke Makar

Harianjogja.com, JOGJA—Ketua DPD Partai Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan serius yang perlu diusut secara menyeluruh. Ia sepakat dengan pandangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa perkara tersebut berpotensi mengarah pada perbuatan makar apabila ditemukan unsur pidana yang mendukung.

Menurut Danang, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran prosedur atau persoalan internal kepolisian. Apalagi, perkara tersebut disebut turut menyeret sejumlah personel Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Saya sependapat dengan Pak Mensesneg Prasetyo Hadi bahwa dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur atau persoalan internal institusi, tetapi menyangkut keamanan Kepala Negara, kepentingan strategis, serta kedaulatan bangsa,” ujar DWS, Rabu (4/11/2026).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan, dugaan penyadapan perlu dilihat berdasarkan motif, tujuan, serta pihak-pihak yang terlibat. Jika terbukti dilakukan secara terencana untuk mengganggu atau membahayakan pemerintahan yang sah, menurutnya, perkara tersebut memiliki dimensi yang lebih serius.

“Jika dugaan tersebut terbukti dilakukan secara terencana dengan tujuan mengganggu atau membahayakan jalannya pemerintahan yang sah, tentu tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Potensi mengarah pada perbuatan makar sebagaimana disampaikan Mensesneg harus menjadi perhatian serius,” katanya.

Danang juga mengaku prihatin atas dugaan keterlibatan sejumlah personel kepolisian dalam perkara tersebut. Ia menyoroti munculnya nama mantan pimpinan tertinggi Polri dalam kasus yang berkaitan dengan keamanan Presiden.

“Tentu mengecewakan apa yang dilakukan mantan Kapolri dan beberapa oknum perwira tinggi Polri lainnya. Terlebih, ini sudah dilakukan sejak 2025,” ungkapnya.

DWS Minta Polri Transparan Usut Dugaan Penyadapan

Meski menilai perkara tersebut serius, Danang memilih tidak berspekulasi mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang memerintahkan penyadapan. Ia menyerahkan pengungkapan motif dan pihak-pihak yang terlibat kepada aparat penegak hukum.

Menurutnya, Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto perlu memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan profesional dan transparan. Hal itu penting karena kasus tersebut juga menyangkut pihak yang pernah menduduki jabatan tinggi di institusi kepolisian.

“Meski Listyo Sigit merupakan mantan pimpinan Polri, saya yakin penyidik akan profesional, transparan, dan mengungkap persoalan ini hingga terang benderang,” ujarnya.

Danang menilai keterbukaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Terlebih, perkara yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden menyangkut informasi sensitif dan kepentingan negara.

Ia berharap tidak ada informasi yang sengaja ditutupi dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Seluruh pihak yang terlibat, menurutnya, harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Publik akan sangat menantikan dan memperhatikan perjalanan masalah ini. Banyak pertanyaan publik yang tentunya akan terjawab dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Danang mengajak masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada Polri dalam menangani perkara tersebut. Ia mengingatkan agar dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah individu tidak serta-merta digeneralisasi sebagai kesalahan seluruh institusi kepolisian.

“Saya percaya Polri akan transparan. Saya juga meminta masyarakat percaya kepada Polri dan kita tunggu perkembangannya,” tegasnya.

Danang berharap pengungkapan perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab keresahan masyarakat. Ia menegaskan setiap tindakan ilegal yang terbukti mengancam keamanan Presiden maupun kepentingan bangsa harus ditindak sesuai ketentuan hukum.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.