Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JAKARTA—Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing wilayah.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD layak dipertimbangkan sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi lebih efisien dari sisi anggaran, waktu, hingga proses politik.

Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini kembali mencuat seiring meningkatnya biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai semakin membebani anggaran daerah dan memicu tingginya ongkos politik bagi para calon.

“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” kata Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Ia menjelaskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien, mulai dari penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga penghematan anggaran dan biaya politik. Sugiono mencontohkan pada 2015 dana hibah APBD untuk pilkada hampir mencapai Rp7 triliun dan terus meningkat hingga lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Dana sebesar itu sejatinya dapat dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain soal anggaran, Sugiono juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung. Menurutnya, kondisi tersebut kerap menjadi penghambat bagi figur-figur yang sebenarnya kompeten dan berintegritas untuk maju dalam kontestasi pilkada.

Ia menegaskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat hasil pemilihan umum. Bahkan, proses tersebut dinilai dapat diawasi publik secara lebih ketat melalui partai politik.

Partai Gerindra mendorong agar wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, guna memastikan mekanisme yang dipilih tetap transparan, demokratis, dan sejalan dengan aspirasi publik.