Macron Tolak Darurat Nasional di Tengah Protes Besar Prancis

Harianjogja.com, PARIS—Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai penetapan keadaan darurat belum diperlukan meski protes besar-besaran di negara tersebut berujung bentrokan, pembakaran gedung, penjarahan toko, dan penangkapan ribuan orang. Pemerintah Prancis memilih memulihkan ketertiban umum dan keamanan melalui tindakan tegas aparat penegak hukum.

"Saat ini belum diperlukan penetapan keadaan darurat," kata Macron pada Rabu.

Macron tidak menutup kemungkinan keadaan darurat diberlakukan jika situasi mengharuskannya. Namun, ia menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah meredakan ketegangan dan mengembalikan situasi agar kembali kondusif.

"Akan tetapi, tujuan kami adalah untuk memulihkan ketenangan," kata dia.

"Untuk mencapainya, kami akan bertindak secara tegas dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memulihkan situasi," ucapnya.

Macron Singgung Manipulasi Informasi soal Demonstrasi

Di tengah gelombang demonstrasi, Macron mengaku tidak melihat tanda-tanda campur tangan asing dalam aksi protes tersebut. Meski demikian, ia menyebut adanya manipulasi informasi mengenai demonstrasi yang memicu respons tidak dapat diterima dari sejumlah pihak, termasuk pemimpin asing.

Gelombang demonstrasi yang berlangsung pada akhir pekan sebelumnya dipicu persoalan biaya hidup dan merosotnya kualitas pendidikan. Aksi yang awalnya berupa unjuk rasa kemudian berubah menjadi bentrokan dengan aparat kepolisian di sejumlah kota di Prancis.

Di Kota Limoges, para perusuh membakar balai kota bersejarah. Sementara itu, gedung-gedung pusat pemerintahan di Marseille dan sejumlah kota lainnya menjadi sasaran serangan.

Kerusakan juga terjadi di Paris dan Marseille. Sejumlah toko dirusak, sementara barang-barang dari butik mewah terkenal dijarah oleh para perusuh.

Lebih dari 2.500 Orang Ditangkap

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan pada awal pekan ini bahwa lebih dari 2.500 orang telah ditangkap di berbagai wilayah Prancis sejak akhir pekan.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 110.000 orang tercatat berunjuk rasa di Paris.

Di tengah situasi tersebut, otoritas setempat mengambil langkah pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk memperpanjang jam malam dan melarang perkumpulan yang tidak mendapat pemberitahuan resmi.

Paris dan Lyon Perpanjang Jam Malam

Otoritas di beberapa kota Prancis memperpanjang atau memberlakukan jam malam pada Selasa malam waktu setempat setelah aksi kekerasan selama demonstrasi akhir pekan. Paris dan Lyon memperpanjang pembatasan yang telah berlaku, sedangkan Marseille menerapkan jam malam untuk pertama kalinya dengan sasaran anak di bawah umur.

Di Paris, kepolisian memperluas wilayah pemberlakuan jam malam hingga Place de la Republique dan sebagian kawasan Les Halles. Menurut portal berita France Info, pembatasan tersebut berlaku mulai pukul 23.00 waktu setempat pada Selasa hingga pukul 06.00 pada Rabu.

Pihak berwenang juga kembali melarang seluruh perkumpulan yang tidak mendapat pemberitahuan resmi mulai pukul 20.00 hingga 06.00. Larangan itu mencakup sejumlah kawasan strategis di ibu kota, yakni sekitar Istana Elysee, Majelis Nasional, Senate, Champs-Elysees, Chatelet, serta stasiun-stasiun kereta api utama.

Di Lyon, jam malam di pusat kota diperpanjang mulai pukul 21.00 hingga 06.00. Sementara itu, larangan berkumpul dimajukan dari pukul 18.00 menjadi pukul 16.00 dan tetap berlaku hingga jam malam dimulai.

Marseille Terapkan Jam Malam bagi Anak di Bawah Umur

Wali Kota Marseille Benoit Payan mengumumkan pemberlakuan jam malam terbatas yang menyasar anak di bawah umur. Kebijakan tersebut berlaku mulai pukul 22.00 pada Selasa hingga pukul 05.00 selama beberapa hari ke depan di sejumlah bagian pusat kota.

Langkah pembatasan juga disiapkan di Toulouse. Pihak berwenang mengumumkan jam malam mulai Kamis malam hingga Minggu, yang diberlakukan setiap hari dari tengah malam sampai pukul 05.00.

Sementara itu, jam malam yang sebelumnya diumumkan di Bordeaux dan Nice tetap diberlakukan sesuai jadwal.

Di tengah meluasnya demonstrasi dan penerapan pembatasan aktivitas di sejumlah kota, Macron tetap menilai keadaan darurat belum diperlukan. Pemerintah Prancis menyatakan akan mengambil langkah tegas untuk memulihkan ketertiban umum dan keamanan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara