PSS Sleman Terancam Main Tanpa Penonton hingga Akhir Musim
I.League mengusulkan PSS Sleman bermain tanpa penonton dan melarang suporternya hadir di laga tandang hingga akhir musim.
Yusril Ihza Mahendra - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah mempercepat penyiapan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut rancangan perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat diajukan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pada awal 2027.
Pembahasan itu menjadi salah satu agenda pertemuan Yusril dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (20/11/2026). Yusril memenuhi undangan Sjafrie untuk membicarakan percepatan penyusunan revisi regulasi pertahanan tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Yusril menjelaskan revisi UU Pertahanan Negara saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI.
"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati," katanya.
Ancaman geopolitik, cyber war, dan AI jadi pertimbangan
Yusril menilai perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang mengalami banyak perubahan selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
Menurut dia, perkembangan di bidang pertahanan dan keamanan membutuhkan penyesuaian terhadap aturan yang sudah ada. Perubahan geopolitik hingga kemajuan teknologi militer menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan.
"Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah," jelasnya.
Dia menambahkan, kebutuhan revisi tersebut juga berkaitan dengan perkembangan regulasi di sektor pertahanan. Undang-undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan sehingga UU Pertahanan Negara dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Yusril mengaku senang dapat terlibat dalam proses penyiapan RUU tersebut. Secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Yusril dan Sjafrie mengenang peristiwa 1998
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan Yusril dan Sjafrie juga menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an.
Yusril mengenang saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie menduduki posisi Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Yusril menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas isu politik maupun hukum yang sedang berkembang, termasuk soal calon wakil presiden. Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan wartawan.
"Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.
Ketika ditanya apakah pertemuan tersebut turut membahas persoalan penyadapan dan makar, Yusril juga membantahnya. Menurut dia, Menhan memahami bahwa penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.
Adapun keterlibatan Menko Kumham Imipas dalam penanganan kasus tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan UU ITE.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
I.League mengusulkan PSS Sleman bermain tanpa penonton dan melarang suporternya hadir di laga tandang hingga akhir musim.
PKS mendesak kasus penyadapan ilegal diusut transparan dan profesional, termasuk mengungkap pihak yang menjadi pengguna atau pemesan.
BAP DPD RI mendesak penyelesaian terpadu kasus Apartemen Malioboro Park View di Sleman yang merugikan ratusan konsumen selama lebih dari lima tahun.
Manajemen PT Fonusa Agung Mulia meminta maaf atas kebakaran pabrik di Cikande dan kendala komunikasi dengan keluarga korban.
Veda Ega Pratama tetap di posisi keenam klasemen Moto3 2026 setelah terjatuh di GP Portugal. Peluang menembus lima besar tertutup.
Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah elite Gerindra di Hambalang menjelang batas pengajuan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.